Suara.com - Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanyakan transparansi Badan Musyawarah Betawi dalam menggunakan anggaran hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ahok menyesalkan langkah Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta Sumarsono yang kembali menganggarkan hibah ke Bamus DKI dari APBD Perubahan 2016.
"Sekarang saya tanya, ormas Betawi, Bamus Betawi itu ada transparansi nggak selama ini? Uangnya dipakai ke mana, terus dipakai di mana? Bukan saya dendam," kata Ahok.
Ahok kembali menyinggung acara Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat beberapa bulan lalu. Pada hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan.
Dan Bamus Betawi dikatakan Ahok seringkali menyinggung gubernur Jakarta periode 2017-2022 harus dari Betawi.
"Artinya, ormas apapun yang tidak berdasarkan pancasila, NKRI, undang-undang dasar 1945, maupun Bhinneka Tunggal Ika, maka ormas ini, tidak layak dapat bantuan satu sen pun dari APBD/APBN uang rakyat. Itu prinsip saya," jelas Ahok.
Pada APBD-P DKI Jakarta 2016, Suamrsosno menganggarkan hibah untuk Bamus Betawi sebesar Rp2,5 miliar. Sedangkan pada tahun 2017, rencananya Bamus Betawi akan kbali mendapat hibah sebesar Rp5 miliar dari APBD DKI Jakarta tahun 2017.
"Tapi, sekarang Plt mengatakan (akan menganggarkan) ya saya nggak bisa campur, makanya kita tunggu MK saja. Makanya, saya harap MK cepat putuskan," kata Ahok.
Ahok dari awal seudah menolak Bamsus Betawi kembali mendapatkan dana hibah dari pemprov DKI. Pemberhentian bantuan hibah dikatakan Ahok bukan karena pemprov DKI tidak mendukung kegiatan Betawi.
"Waktu proposal diajukan kan dianggaran ada untuk Lebaran Betawi. Kalau buat pelatihan budaya segala macam ya taruh di Situ Babakan," ujarnya.
TERPOPULER
