Eko Patrio Beri 1 x 24 Jam Kepada Tujuh Media untuk Klarifikasi

Suara.com - Anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak pernah diwawancarai oleh tujuh media daring yang memberitakan telah berpendapat bahwa pengungkapan kasus bom di Kota Bekasi adalah pengalihan isu perkara dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Klien kami, Eko Hendro Purnomo tidak pernah diwawancara oleh tujuh media online, baik wawancara tatap muka ataupun lewat telpon. Jadi topik yang dimuat ketujuh media itu adalah suatu wawancara imajiner yang dikarang wartawannya," kata kuasa hukum Eko, Firman Nurwahyu, di Bareskrim, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (16/12/2016).

Kedatangan Eko dan kuasa hukumnya ke Bareskrim hari ini untuk memberika klarifikasi kepada penyidik soal pemberitaan di beberapa media daring yang dinilainya tidak benar.

"Kedatangan kami ke Bareskrim untuk meluruskan dan mengklarifikasi isu yang berkembang di beberapa media online," katanya.

Eko memberi waktu 1 x 24 jam kepada tujuh media tersebut untuk mengklarifikasi berita.

Eko menilai kasus ini merupakan upaya fitnah yang ditujukan kepada dirinya dan Polri.

"Ini adalah bagian dari fitnah dzalim yang ditujukan kepada saya dan Kepolisian," kata Eko yang juga komedian.

Dia menyerahkan pengusutan kasus ini ke penyidik Polri.

Sementara Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan akan menelusuri sejumlah media tersebut dan pengunggah berita tersebut ke internet.

"Kalau beliau (Eko) sudah menyampaikan bahwa itu bukan pernyataannya, berarti ada pihak lain yang sengaja membuat berita tidak benar dan mengunggahnya, itu akan diselidiki," kata Brigjen Agus.

Sebelumnya, beredar Laporan Polisi Nomor : LPI1233/Xll/2016/Bareskrim, tertanggal 14 Desember 2016. 

Dalam laporan tersebut, tercantum pelapor bernama Sofyan Armawan, melaporkan tentang kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum dan atau UU ITE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dan atau UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, atas nama Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Kombes Rikwanto mengatakan laporan tersebut benar adanya.

"Iya benar (ada laporan tersebut)," kata Rikwanto.

Dalam berita di sejumlah media online, Eko disebut-sebut mengatakan pengungkapan kasus terorisme di Bekasi merupakan pengalihan kasus yang mendera Ahok.