Suara.com - Presiden Joko Widodo akan membentuk sebuah lembaga untuk menguatkan ideologi negara, Pancasila. Sebab belakang muncul gerakan yang merongrong Pancasila.
Jokowi menjelaskan dunia sedang gelisah karena mulai terkoyaknya toleransi, terbelahnya solidaritas sosial, terganggunya ketertiban sosial dan adanya kegoyahan dalam mengelola keberagaman dan perbedaan. Dunia juga kini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme.
Bangsa Indonesia dinilai beruntung memiliki Pancasila sebagai pedoman dan referensi dalam menghadapi persoalan bangsa.
“Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem dan kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial dan budaya,” kata Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Senin (19/12/2016).
Jokowi menjelaskan sebagai dasar negara, sudah sepatutnya Pancasila tidak hanya cukup untuk diketahui dan hanya dijadikan simbol pemersatu bangsa. Dia menekankan agar Pancasila harus diemplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan. Harus betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup dan perilaku nyata sehari-hari," ujar dia.
Jokowi meyakini, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa.
"Saya yakin hanya dengan itu, kita akan memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa yang ada serta bisa dengan percaya diri menyongsong masa depan. Oleh sebab itu kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila," tutur dia.
Dalam ratas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga akan dilakukan pembahasan tentang bela negara. Turut hadir dalam ratas kali ini antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
