Suara.com - Kualitas lulusan dokter di Indonesia merupakan hal yang krusial karena menyangkut keselamatan pasien. Oleh karena itu pengembangan mutu pendidikan kedokteran harus dijamin agar mencetak para dokter yang mumpuni dalam melakukan tugasnya menyelamatkan nyawa pasien.
Sayangnya, masih ada 45 persen dari 83 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang terakreditasi C (cukup) atau setara dengan 37 Fakultas Kedokteran. Sedangkan Fakultas Kedokteran terakreditasi A jumlahnya baru 17 dan sisanya Fakultas Kedokteran terakreditasi B.
"Untuk meningkatkan mutu dokter perlu dilakukan regulasi dan skema pendidikan dokter. Kita pikir harus revisi UU Pendidikan Kedokteran," ujar Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. dr. Oetama Marsis SpOG, pada temu media di Kantor PB IDI, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Sementara itu, Dr. Muhammad Akbar, Sp. S (K), Ph.D, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Mendatang PB IDI, menilai bahwa pemberian izin pembukaan delapan Fakultas Kedoteran (FK) baru di lima wilayah, yaitu Surabaya, Makassar, Ternate, Malang dan Semarang harus disertai dengan penjaminan mutu dari pemerintah agar lulusan FK nantinya dapat profesional dan kompeten menjalankan tugasnya.
"Pendidikan kedokteran itu berkaitan dengan nyawa. Kalau menghasilkan dokter yang salah dari pabriknya, yang lahir bukan dokter tapi monster," tambah dia.
Muhammad Akbar pun turut mengomentari rencana pemerintah menyediakan program studi baru Dokter Layanan Primer. Menurutnya, daripada mengurusi program studi baru, lebih baik pemerintah melakukan penyempurnaan kurikulum dokter yang sudah ada.
"Kalau ada prodi baru yang lahir pasti overlapping dengan pendidikan dokter yang sudah ada. Daripada buang uang 10 triliun, mending kita bergandeng tangan bikin pengembangan pendidikan keprofesian berlanjut (P2KB)," pungkas dia.
TERPOPULER
