Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak semua pihak, termasuk negara-negara internasional, untuk saling bekerja sama dan berkomitmen memberantas perbudakan anak buah kapal (ABK).
Pasalnya, kasus perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di Pulau Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, beberapa waktu lalu, menurutnya menjadi pelajaran bagaimana pemerintah harus terus berusaha untuk melindungi ABK asal Indonesia.
"Sebanyak 1.500 nelayan berhasil diselamatkan dari tindakan perdagangan manusia di Pulau Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia. Pascakejadian tersebut, membuka mata kita semua bahwa ABK kita masih mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM selama ini," kata Susi, saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh negara mulai dari Australia hingga Amerika Serikat (AS), untuk kompak memerangi pelanggaran HAM yang dirasakan oleh ABK. Menurut Susi pula, KKP sangat serius melindungi industri perikanan di Indonesia dari praktik perbudakan yang melanggar HAM. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan.
"KKP terjun mengamankan ini. Kalau tidak, kita bisa kena kartu merah. Produk-produk perikanan Indonesia bisa diboikot semua atau dikenakan tarif tinggi, dan kita tidak mau itu terjadi. Kita buat aturan dari awal. Kami harapkan semua negara membantu, karena kasus pelanggaran HAM ini kasus besar dan harus dihentikan," tegasnya.
TERPOPULER
