Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana dan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Musa Zainuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap program aspirasi Komisi V DPR yang direalisasikan untuk proyek jalan di kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Penetapan keduanya sebagai tersangka setelah KPK mendapatkan dua alat bukti yang cukup.
"Pengumuman akan dilakukan segera, baik nama ataupun sangkaan terhadap tersangka," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (3/2/2017).
Yudi yang waktu itu menjadi Wakil Ketua Komisi V DPR dan Musa diduga kuat menerima sejumlah uang dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng Aseng.Hal itu berdasarkan kesaksian Aseng dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta beberapa waktu lalu. Aseng memberi uang senilai Rp2,5 miliar kepada Yudi melalui Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Muhammad Kurniawan.
Terkait Informasi tersebut, KPK pun melakukan penggeledahan di kediaman Yudi di kawasan Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat. Tujuannya untuk menelusuri dan menemukan jejak-jejak lain terkait kasus ini. Terutama untuk mencari bukti-bukti keterlibatan Yudi.
Atas kesaksian Aseng, Yudi sebelumnya sudah membantah. Ia mengaku tidak pernah melakukan komunikasi dengan sejumlah pengusaha maupun pejabat Kementerian PUPR terkait program aspirasi Komisi V tersebut. Apalagi soal menerima duit terkait program aspirasi tersebut.
"Saya tidak menerima uang. Itu semua tuduhan-tuduhan, dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang-orang yang disebut sekarang ini," kata Yudi usai diperiksa KPK, Senin (18/4/ 2016) tahun lalu.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut.
Aseng dijerat sebagai tersangka lantaran diduga memberi hadiah kepada penyelenggara negara. Tujuannya agar Aseng mendapat persetujuan anggaran proyek di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.
Oleh KPK, Aseng dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor).
Baca Juga: KPK Periksa Menkumham Terkait Korupsi e-KTP
