Suara.com - Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia lewat Twitter @Puspen_TNI menegaskan bahwa poster yang memasang foto Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendukung aksi organisasi Islam yang akan diselenggarakan pada Selasa (21/2/2017) di gedung DPR adalah hoax.
"TNI mengklarifikasi bhwa Panglima TNI sama sekali tdk ada kaitan n hubnya dg gerakan ini a.k.a HOAX!!!#turnbackhoax," tulis Puspen TNI.
Dalam poster tersebut, gambar Gatot disandingkan dengan ustadz Arifin Ilham dan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. Kemudian di bawahnya terdapat sederet nama, di antaranya Gatot Nurmantyo, pendukung aksi damai bela Islam 5.
Puspen TNI kemudian memberi tanda Hoax berwarna merah di poster tersebut.
Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan rencana demonstrasi Forum Umat Islam di gedung DPR pada Selasa (21/2/2017).
Isu utama yang diusung mendesak pemerintah memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan gubernur Jakarta untuk sementara karena telah berstatus terdakwa perkara penodaan agama.
"Jadi kegiatannya gini, itu kegiatan tanggal 21 Februari. Itu surat dari FUI yang ditandatangani oleh Pak Bernard. Surat permohonan ke polda mau menggelar kegiatan (demo) di gedung DPR, MPR. Massanya sekitar 10 ribu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Argo Yuwono kepada Suara.com, Minggu (19/2/2017).
Argo mengatakan polisi sudah siap untuk memberikan pengamanan ketika aksi berlangsung.
"Dengan adanya surat itu, maka Polda Metro Jaya akan menyiapkan personil untuk mengamankan," kata dia. "Ya personilnya banyaklah ya. (Nanti dibantu sama) TNI juga, gabungan."
Argo mengatakan polisi tidak melarang penyampaian aspirasi di muka umum asalkan dilakukan dengan menaati aturan hukum.
"Acaranya, kan di DPR, MPR, ya nggak masalah, lah. Kami kan sudah siap pengamanannya. Intinya kan mereka ingin ketemu anggota dewan, itu hal yang biasa," kata dia.
Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan aksi tersebut untuk mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan Ahok dari jabatan gubernur Jakarta untuk sementara karena berstatus terdakwa perkara.
"Jadi kami meminta kepada pemerintah untuk segera yang namanya Mendagri (Tjahjo Kumolo) untuk menonaktifkan Ahok karena sudah menjadi terdakwa, dan di dalam persidangan sudah 10 kali jelas indikasi Ahok bersalah itu jelas dan tidak terbantahkan. Apalagi yang ditunggu kami meminta Ahok segera dinonaktifkan dan segera ditahan," kata Novel.
TERPOPULER
