Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan akhir-akhir ini mendapatkan banyak pertanyaan yang intinya berisi kekhawatiran terhadap keselamatan bangsa ini karena terus menerus dirongrong masalah.
"Banyak pertanyaan kepada saya. Dalam empat sampai lima bulan terakhir ini kita banyak disuguhkan oleh persoalan-persoalan bangsa yang menjadikan tanda tanya kita, apakah bangsa kita masih bersatu? Saya jawab bangsa kita masih bersatu," kata Jokowi ketika memberikan sambutan di acara pengukuhan pengurus baru DPP Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).
Jokowi menekankan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan harus terus-menerus digaungkan untuk menahan rongrongan pemecah belah bangsa.
Jokowi mengatakan situasi dalam rentang waktu empat sampai lima bulan terakhir merupakan pelajaran penting bagi bangsa ini bahwa masih banyak yang harus diperbaiki.
"Semua harus tahu betul bahwa kita beranekaragam, majemuk. Dan keanekaragaman ini menjadi jati diri identitas, sekaligus entitas bangsa Indonesia, menyatu dalam masyarakat, menjadi simbol rakyat yang harus kita jaga terus," ujar dia.
Jokowi juga mendapat pertanyaan mengenai apakah demokrasi di negeri ini terlalu bebas atau sudah kebablasan?
Jokowi mengakui demokrasi yang berjalan dewasa ini sudah kebablasan sehingga membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
"Penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, ini harus kita ingatkan, kita hindari. Seperti tadi disampaikan pak Oso, penyebaran fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Tetapi saya meyakini bahwa ini ujian yang nantinya kalau dilalui dengan baik akan menjadikan kita semakin dewasa, makin matang, tahan uji, bukan melemahkan," kata dia.
Untuk mengatasi demokrasi yang kebablasan, katanya, harus dilakukan penegakan hukum secara tegas. Sebab, jika bangsa ini larut dengan kegaduhan, kelak sulit untuk maju.
"Kalau tenaga pikiran kita habis soal itu, kita lupa pada pekerjaan utama yaitu menyejahterakan rakyat. Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum, aparat harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa, terus menerus berurusan dengan hal itu, sehingga kita lupa pada persoalan ekonomi kita. Saya sampaikan bahwa pada 2016 ekonomi kita sangat baik, masuk dalam tiga besar yang terbaik, kita hanya kalah dengan India dan Tiongkok. Ini yang harus kita rawat dan jaga, jangan sampai momentum pertumbuhan turun," kata dia.