Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai elit politik perlu hadirkan kembali kompromi kebangsaan.
Hal itu perlu dilakukan dalam rangka meredam persoalan di tengah memanasnya suhu politik yang diakibatkan oleh Pilkada Jakarta belakangan ini, dimana sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat,
“Ada dua persoalan yang perlu untuk diperbaiki. Pertama, cara berkomunikasi elit politik dan kedua pengendalian terhadap info hoax yang beredar,” kata Sukamta dalam pernyataan tertulis yagn diterima Suara.com, hari ini.
Menurut anggota DPR dari Daerah Pemilihan Yogyakarta perilaku elit politik punya pengaruh besar ke masyarakat. Saat ini cara berkomunikasi sebagian elit politik cenderung emosional, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan dan membuat kabar-kabar hoaks untuk menghantam rival.
“Komunikasi elit politik seperti ini akan mendorong sikap emosional juga tumbuh di tengah maasyarakat,” kata anggota Komisi Bidang Informasi DPR.
Perilaku elite politik saat ini, tambah Sukamta, seharusnya dapat mencontoh cara komunikasi elite politik pada masa perjuangan kemerdekaan. Saat itu antar elite politik punya perbedaan sikap dengan latar belakang ideologi, agama dan suku yang berbeda. Perdebatan secara tajam terjadi namun ada semangat untuk mencari titik temu dan solusi. Titik temu itu adalah Pancasila dan UUD 1945, yang hingga saat ini terus menjadi spirit bangsa.
“Jadi kalau debat, lakukan dalam ruang diskusi dengan adu argumentasi secara baik dan santun. Keteladanan elite ini pasti akan jadi contoh baik masyarakat. Elite politik perlu hadirkan kembali kompromi-kompromi kebangsaan,” katanya.
Kedua, yang juga perlu jadi perhatian adalah leluasanya informasi hoaks beredar luas di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mudah mendapat informasi. Namun informasi tersebut banyak diisi oleh hoaks dan meresahkan masyarakat.
Di sini, kata Sukamta, pemerintah punya peran penting. Ibarat dalam pertandingan, pemerintah harus mampu menjadi wasit yang baik. Pemerintah punya otoritas dan kemampuan untuk mengendalikan informasi yang beredar.
“Hanya saja, pemerintah kadang malah ikut menjadi pemain. Alhasil adu info hoaks bukannya berkurang tetapi semakin panas,” kata Sukamta
Oleh karena itu dengan Sosialisasi MPR yang secara berkala dilakukan, Sukamta berharap hal ini dapat menjadi sumbangsih untuk menguatkan pemahaman dan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
