Suara.com - Pemerintah akan mempermudah pengurusan persyaratan administratif atlet asing, baik IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) maupun KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara).
"Hasil dari pertemuan hari ini adalah, pemerintah akan mempermudah perizinan bagi pemain sepakbola asing. Semangatnya adalah sepakbola nasional harus maju," kata Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli A Hasoloan, dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, baru-baru ini.
Pada Kamis (20/4/2017) di Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan rapat terbatas pembinaan penggunaan tenaga kerja asing sektor keolahragaan, khususnya pemain sepakbola, bersama Kementerian Hukum dan HAM. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Hery Sudharmanto, serta dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker, Maruli A Hasoloan, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Friment S Aruan, Deputi Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Chandra Bhakti, Ridjaldi dari BOPI, Izran HP dari PT Liga Indonesia Baru, serta Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono.
Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sebelumnya melansir bahwa ada 25 pemain asing dari 11 klub sepakbola yang belum memiliki izin. Sementara itu, Friment mengatakan bahwa izin penggunaan pemain asing bukan hanya terkait KITAS yang dikeluarkan Dirjen Imigrasi, namun juga IMTA yang dikeluarkan oleh Kemnaker.
"KITAS akan turun jika sudah ada IMTA," ujar dia.
Friment juga meminta kepada klub untuk mematuhi regulasi yang ada terkait penggunaan pemain asing, serta menegaskan bahwa Kemnaker dan Imigrasi tidak mempersulit dan menghambat penggunaan pemain asing. Kemnaker juga menjamin pengurusan izin mudah, cepat dan transparan, dan penerbitan izin bagi pemain asing sepenuhnya tergantung pengajuan dari klub sebagai pengguna atau penjamin pemain asing.
"Kalau permohonan sudah masuk, maksimal dua hari IMTA sudah terbit," ujarnya.
Disebutkan, rangkaian mendapatkan izin penggunaan pemain asing diawali dari klub mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kersa Asing (RPTKA) ke Kemnaker. Dari pengajuan tersebut, Kemnaker lantas akan menerbitkan IMTA. Jika sebelumnya klub harus melampirkan rekomendasi dari BOPI, maka dalam pertemuan ini, disepakati bahwa klub bisa langsung mengajukan IMTA ke Kemnaker tanpa perlu rekomendasi BOPI.
Berikutnya setelah mendapatkan IMTA, klub mengajukan permohonan Visa Izin Tinggal Sementara (VITAS) dan Izin Tinggal Sementara (ITAS) ke Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM, yang wajib ditembuskan kepada BOPI dan Kemenpora sebagai bahan pengawasan di lapangan.
Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pemain asing yang akan mengikuti uji coba sebelum kontrak dengan klub, diperbolehkan datang ke Indonesia hanya menggunakan ITAS maksimal 30 hari. Namun kemudahan ini hanya untuk uji coba dan pertandingan tidak resmi (non-liga) PSSI.
"Namun ITAS harus dilaporkan ke BOPI dan Kemenpora, serta tak dapat diperpanjang dan tak dapat dikonversi ke izin yang lain," kata Friment.
Meski sepakat memberikan kemudahan perizinan, namun pertemuan tersebut juga menyepakati bahwa pemerintah akan menindak tegas pemain asing yang belum memiliki IMTA dan ITAS, baik oleh aparat Imigrasi maupun Kemnaker, sesuai dengan aturan yang berlaku. [Antara]
