LSI: Mayoritas Rakyat Indonesia Tak Nyaman Dengan Polarisasi

Adhitya Himawan, Ummi Hadyah Saleh

Jum'at, 19 Mei 2017 | 16:27 WIB
LSI: Mayoritas Rakyat Indonesia Tak Nyaman Dengan Polarisasi
LSI merilis survey bertajuk Menegaskan dan Memperbaharui Demokrasi Pancasila. [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei bertajuk "Menegaskan dan Memperbaharui Demokrasi Pancasila".

Survei dilakukan secara wawancara tatap muka dengan 1200 responden. Adapun survei serentak di 34 provinsi dari tanggal 5 sampai 10 Mei 2017 dengan sisten multi stage random sampling dan margin of error plus minus 2.9 persen. Dalam survei tersebut dengan pertanyaan "Pilkada DKI Jakarta membuat polarisasi /kubu antara pro dan anti Ahok. Menurut Ibu/bapak polarisasi yang terjadi dengan semua kontroversinya/pertentangannyan apakah mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan".

Hasilnya sebanyak 72,5 persen tak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi (kubu-kubuan) masyarakat pro dan kontra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai Pilkada DKI Jakarta.

"Mayoritas publik Indonesia sebanyak 72,5 persen tidak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi masyarakat pro dan kontra Ahok. Mayoritas berpandangn polarisasi ini tak sehat," ujar peneliti LSI Denny JA dalam jumpa pers di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/5/2017).

Kata Ardian, dalam survei masyarakat menilai polarisasi itu telah melampaui persoalan. "Serta potensial melonggarkan kebersamaan sebagai satu bangsa," katanya.

Ia menuturkan kontroversi usai Pilkada DKI bermula sejak adanya karangan bunga dari kelompok Ahok-Djarot hingga gerakan lilin yang menimbulkan pro dan kontra.

"Polarisasi usai Pilkada, ada yang pro Ahok dan kontra Ahok, banyaknya karangan bunga buat yang pro Ahok menganggap sebagai bentuk penghargaan, yang kontra Ahok bilang pemubaziran. Kemudian gerakan lilin yang menganggap itu pemersatu tapi ada yang bilang itu gerakan intervensi," ucap dia.

Sementara itu dalam survei LSI Denny JA, sebanyak 8, 7 persen menyatakan polarisasi yang ada tidak mengkhawatirkan.

"Hanya 8,7 persen responden menyatakan polarisasi yang ada tidak mengkhawatirkan. Sisanya 18,8 menjawab rahasis dan tak jawab," tandasnya

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Maarif Institute: Pancasila Sudah Mencerminkan Islam

Maarif Institute: Pancasila Sudah Mencerminkan Islam

News | Jum'at, 19 Mei 2017 | 06:06 WIB

Ketua MUI Akui Sejak 2016 Indonesia Sudah Ada Gejala Perpecahan

Ketua MUI Akui Sejak 2016 Indonesia Sudah Ada Gejala Perpecahan

News | Rabu, 17 Mei 2017 | 17:55 WIB

Ini Isi Pembahasan SARA antara Jokowi dan Pemuka Agama di Istana

Ini Isi Pembahasan SARA antara Jokowi dan Pemuka Agama di Istana

News | Selasa, 16 Mei 2017 | 18:09 WIB

Jokowi Minta Konflik Horizontal Sisa Pilkada Serentak Distop

Jokowi Minta Konflik Horizontal Sisa Pilkada Serentak Distop

News | Selasa, 16 Mei 2017 | 17:30 WIB

Jokowi Bahas Isu SARA dengan Tokoh Lintas Agama di Istana

Jokowi Bahas Isu SARA dengan Tokoh Lintas Agama di Istana

News | Selasa, 16 Mei 2017 | 15:42 WIB

Hamdi Muluk: Hubungan JK dengan Isu SARA Sulit Dibuktikan

Hamdi Muluk: Hubungan JK dengan Isu SARA Sulit Dibuktikan

News | Selasa, 16 Mei 2017 | 15:21 WIB

Gus Mus Ingatkan Ansor dan Banser Peka Gerakan Pengancam NKRI

Gus Mus Ingatkan Ansor dan Banser Peka Gerakan Pengancam NKRI

News | Senin, 15 Mei 2017 | 07:02 WIB

Perkuat NKRI, UMM Gelar Sarwari Budaya

Perkuat NKRI, UMM Gelar Sarwari Budaya

News | Minggu, 14 Mei 2017 | 19:13 WIB

Ratusan Warga Purwokerto Nyalakan Lilin untuk NKRI

Ratusan Warga Purwokerto Nyalakan Lilin untuk NKRI

News | Minggu, 14 Mei 2017 | 02:17 WIB

Ribuan Warga Surabaya Nyalakan Lilin Demi Tegaknya NKRI

Ribuan Warga Surabaya Nyalakan Lilin Demi Tegaknya NKRI

News | Jum'at, 12 Mei 2017 | 23:42 WIB

Terkini

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:45 WIB

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:23 WIB

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:20 WIB

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:05 WIB

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:44 WIB

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:35 WIB

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:59 WIB

Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka

Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:54 WIB

Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang

Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:44 WIB

Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami

Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 19:35 WIB

×