Suara.com - Penyidik Polres Kupang Kota segera melakukan gelar perkara dugaan korupsi dana pengawasan pemilihan kepala daerah yang dikelola Panwaslu Kota Kupang pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota 15 Februari 2017.
"Gelar perkara dimaksud untuk memastikan apakah dugaan korupsi itu memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan atau butuh tambahan bukti dan keterangan lainnya," kata Kapolres Kupang Kota AKBP Anton CN Nugroho kepada Antara di Kupang, Selasa, menjawab kelanjutan penanganan dugaan korupsi dana pengawas pilkada Kota Kupang 2017.
Menurut Anton, pentingnya melakukan gelar perkara itu untuk melihat progres penyelidikan yang sudah dilakukan penyidik termasuk kesesuaian bukti yang diokantongi untuk menaikan status perkara itu ke tahapan penyidikan.
"Tentunya jika dinaikan status ke penyidikan maka sudah akan ada tersangkanya," katanya.
Selain korupsi, penyalahgunaan anggaran pengawas oleh Panwaslu Kota Kupang itu juga bisa masuk ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu, gelar perkara penting dilakukan untuk memperkuat dugaan ke arah tindak pidana tersebut.
"Kita sudah jadwalkan gelar perkaranya dan segera kita umumkan hasilnya nanti," katanya.
Aparat Kepolisian Polres Kupang Kota mulai mengendus dugaan penyelewengan penggunaan anggaran pengawasan pemilihan kepala daerah yang dikelola panitia pengbawas pemilu (Panwaslu) Kota Kupang senilai Rp3 miliar.
Kasat Reskrim AKP Lalu Musti Ali Lee pada kesempatan sebelumnya mengatakan, penyelidikan dilakukan selain karena terjadi sejumlah riak dan aksi protes dari para pantia adhoc Panwaslu Pilkada Kota Kupang 2017, juga karena sejumlah laporan.
"Hingga saat ini pihak kepolisian sudah meminta penjelesan dari sejumlah pihak berkaitan dengan alur anggaran ini termasuk pihak bendahara Panwaslu Kota Kupang dan Kepala Sekretariat panwaslu Kota Kupang," katanya.
Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Kota Kupang untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022, Pemerintah Kota Kupang mengucurkan anggaran senilai Rp3 miliar untuk pemanfaatan pengawasan oleh Panwaslu Kota Kupang.
Alokasi dana itu dicairkan pascapenandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) antara Pemerintah Kota Kupang dan Panwaslu Kota Kupang.
Alokasi anggaran itu oleh Panwaslu dimanfaatkan untuk kepentingan operasional, alat tulis kantor serta honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah enam orang, Pengawas Pemilih Lapangan (PPL) berjumlah 51 orang serta Pengawas Tempat pemungutan Suara (PTPS) sebanyak 660 orang.
Namun usai pelaksanaan pemungutan suara di 15 Februari lalu, pembiayaan operasional, alat tulis kantor (ATK) dan honor sejumlah petugas itu belum juga terlunaskan.
Informasi yang dihimpun di Sekretariat Panwaslu Kota Kupang, ternyata ada dugaan kuat dana pengawasan yang sudah dicair sebesar Rp3 miliar ditilep oleh oknum Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Kupang Jantje Kaborang dan Bendahara Panwaslu Kota Kupang Bernadus Lopo.
"Kami punya dugaan sangat kuat sudah ditilep dua oknum yang mengurus keuangan itu. Buktinya saat ini pada waktu PPL dan PPK datang tagih hak-hak mereka, bendahara sudah tidak berada di kantor," kata seorang staf yang meminta namanya tidak disebut untuk alasan keamanan. [Antara]
TERPOPULER
