Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabus (14/6/2017) siang. Dia ingin menjelaskan rencana kebijakan waktu belajar 8 jam sehari atau 5 hari sekolah dalam sepekan.
"Iya nanti kami klarifikasi (ke Presiden)," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Jokowi memberikan arahan terkait rencana kebijakan ini. Muhadjir enggan menyebutkan secara rinci arahan kepala negara tersbut.
Namun dia memastikan akan membenahi kebijakan yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2017/2018.
"Ini kan juknis (petunjuk teknis) juga belum disusun. Staf-staf dari Kemendikbud dengan Kemenag sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya," ujar dia.
Kebijakan ini menuai kritikan dari sejumlah pihak, bahkan Kemendikbud diminta untuk membatalkannya karena dianggap lebih banyak berdampak negatif bagi sekolah-sekolah informal.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyarankan agar kebijakan tersebut dijelaskan kepada masyarakat secara utuh, sehingga tidak menimbulkan polemik.
"Perlu ada sosialisasi lebih masif, lebih menyeluruh dan utuh kalau kebijakan ini dilaksanakan," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Menurut dia, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keberadaan sekolah-sekolah keagamaan seperti Madrasyah Diniyah. Ia berharap kebijakan itu dibarengi dengan penguatan Madrasyah Dinayah dan Pondok Pesantren. Selain itu, guru-guru di sekolah-sekolah agama diberikan tambahan waktu mengajar.
"Sehingga itu sesuatu yang maslahat bagi Madrasyah Diniyah, bagi Pondok Pesantren, bagi pendidikan-pendidikan keagamaan yang sifatnya informal dan nonformal itu, bukan malah sebaliknya," terang dia.
