REGIONAL:
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menegaskan tidak ada urgensi mengkriminalisasi pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq lewat kasus dugaan pornografi. Iriawan menyatakan siap dengan semua strategi perlawanan Rizieq dan tim pengacara, termasuk jika mereka menggunakan jalur politik, DPR.
"Kami siap. Untuk apa sih kriminalisasi, nggak ada pentingnya," kata Iriawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017)
Iriawan menegaskan proses hukum terhadap Rizieq basisnya barang bukti dan keterangan saksi.
"Kami berdasarkan bukti, keterangan saksi, ahli. Kan sudah disampaikan juga berapa kali," kata dia.
Iriawan meminta tim pengacara Rizieq untuk menunjukkan bukti jika polisi melakukan politisasi kasus Rizieq. Iriawan mengapresiasi mereka jika menempuh jalur praperadilan atas penetapan Rizieq menjadi tersangka.
"Berapa tokoh menyampaikan tak ada kriminalisasi, fakta ada. Kriminalisasi di mana. Hampir 50 lebih saksi, 26 saksi ahli. Di mana kriminalisasinya?" kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro meminta tolong Komisi Hukum DPR untuk mengawasi Polda Metro Jaya.
"Oh iya tentu. Intinya begini tolonglah untuk yang politik, khususnya yang di parlemen untuk menyadarkan pihak kepolisian tentunya melalui komisi III jangan memaksakan kehendak dalam proses hukum dengan dasar hukum yang lemah kayak semacam konten pornografi itu kan alat buktinya bisa dikatakan itu sumir," kata Sugito kepada Suara.com, Jumat (16/6/2017).
Rizieq ditemui sejumlah politikus di Arab Saudi, menurut Sugito, menunjukkan kasus Rizieq bernuansa polisi sehingga mereka menaruh perhatian khusus. Rizieq, kata Sugito, dianggap sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.
"Jadi, dalam kondisi semacam ini yang dianggap kontra dengan kekuasaan atau kritis terhadap pemerintahan ini sekarang hampir semuanya itu yang sempat silaturahmi ketemu habib dianggap magnet simbol perlawanan terhadap ya pemerintah saat ini dalam konteks sangat kritislah sama pemerintahan," kata dia.
Sugito berharap kasus hukum Rizieq dihentikan.
"Seakan-seakan dikejar-kejar dan diburu-buru, gitu lho kayak mengejar target. Padahal kalau berbicara pembunuhan karakter semenjak diviral dengan konten-konten pornografi pembunuhan karakter Habib Rizieq sudah ada gitu lho. Bahkan sangat sadis apalagi itu fitnah. Ini yang akan kami cari solusi, kami harapkan sih bisa SP3, tidak menggantung begini," kata Sugito.
"Kami siap. Untuk apa sih kriminalisasi, nggak ada pentingnya," kata Iriawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017)
Iriawan menegaskan proses hukum terhadap Rizieq basisnya barang bukti dan keterangan saksi.
"Kami berdasarkan bukti, keterangan saksi, ahli. Kan sudah disampaikan juga berapa kali," kata dia.
Iriawan meminta tim pengacara Rizieq untuk menunjukkan bukti jika polisi melakukan politisasi kasus Rizieq. Iriawan mengapresiasi mereka jika menempuh jalur praperadilan atas penetapan Rizieq menjadi tersangka.
"Berapa tokoh menyampaikan tak ada kriminalisasi, fakta ada. Kriminalisasi di mana. Hampir 50 lebih saksi, 26 saksi ahli. Di mana kriminalisasinya?" kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro meminta tolong Komisi Hukum DPR untuk mengawasi Polda Metro Jaya.
"Oh iya tentu. Intinya begini tolonglah untuk yang politik, khususnya yang di parlemen untuk menyadarkan pihak kepolisian tentunya melalui komisi III jangan memaksakan kehendak dalam proses hukum dengan dasar hukum yang lemah kayak semacam konten pornografi itu kan alat buktinya bisa dikatakan itu sumir," kata Sugito kepada Suara.com, Jumat (16/6/2017).
Rizieq ditemui sejumlah politikus di Arab Saudi, menurut Sugito, menunjukkan kasus Rizieq bernuansa polisi sehingga mereka menaruh perhatian khusus. Rizieq, kata Sugito, dianggap sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.
"Jadi, dalam kondisi semacam ini yang dianggap kontra dengan kekuasaan atau kritis terhadap pemerintahan ini sekarang hampir semuanya itu yang sempat silaturahmi ketemu habib dianggap magnet simbol perlawanan terhadap ya pemerintah saat ini dalam konteks sangat kritislah sama pemerintahan," kata dia.
Sugito berharap kasus hukum Rizieq dihentikan.
"Seakan-seakan dikejar-kejar dan diburu-buru, gitu lho kayak mengejar target. Padahal kalau berbicara pembunuhan karakter semenjak diviral dengan konten-konten pornografi pembunuhan karakter Habib Rizieq sudah ada gitu lho. Bahkan sangat sadis apalagi itu fitnah. Ini yang akan kami cari solusi, kami harapkan sih bisa SP3, tidak menggantung begini," kata Sugito.
TERPOPULER