Suara.com - Hasil pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, hari ini, memutuskan partai tak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi ketua umum setelah Setya Novanto ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Golkar tetap akan mempertahankan Novanto.
"Jadi di partai di Partai Golkar ini punya sistem yang baku, punya aturan, punya norma dan punya nilai itu yang kita berlakukan, dimana ketua umum tetap Setya Novanto," ujar Ketua Umum Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (18/7/2017).
Nurdin menambahkan Golkar tidak menyelenggarakan musyawarah nasional juga karena waktunya tak memungkinkan, mengingat tahun tahun 2018 ada pilkada serentak dan tahun 2019 ada pilpres.
"Konsisinya kita sedang menghadapi kondisi politik nasional proses menghadapi pilkada serentak 2018, itu sudah mulai tahapannya di Oktober 2017. Untuk Pileg 2019 ketetapannya mulau berlaku 1 Oktober 2017, kalau ada verifikasi faktual sehingga kalau kita akan melaksanakan Munaslub akan akan menganggu," kata dia.
Selama menjalani proses hukum, tugas ketua DPR akan dibantu Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin memastikan mesin Golkar tak terganggu, meskipun Novanto jadi tersangka.
"Untuk melakukan kerja-kerja partai secara operasional, maka itu ditugaskan bersama Sekjen dan Ketua Harian untuk melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi, dimana seluruh pekerjaan dibagi ke setiap fungsi misalnya ada koordinator bidang pemenangan pemilu, ada koordinator bidang dan sebagainya. Sehingga partai tetap bergerak dengan akselerasi yang tinggi dengan tetap di bawah kendali ketua umum," kata Nurdin.
Nurdin menegaskan pembantu-pembantu Novanto pasti akan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi di partai kepada Novanto.
"Dalam kondisi apapun, pak Setya Novanto tetap bersama Sekjen dan Ketua Harian melakukan koordinasi bersama melaporkan perkembangan partai," kata dia.
Golkar di bawah Novanto merupakan pendukung kuat Presiden Joko Widodo. Golkar punya banyak peran untuk mengawal jalannya pemerintah. Partai ini menjadi partai pertama yang menyatakan akan mengusung Jokowi di pilpres 2019. [Rani Febriani]
