Indonesia Peringkat Pertama Kepercayaan Publik pada Pemerintah

Rizki Nurmansyah

Rabu, 19 Juli 2017 | 08:17 WIB
Indonesia Peringkat Pertama Kepercayaan Publik pada Pemerintah
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika melakukan kunjungan kerja di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/7).

Suara.com - Indonesia meraih peringkat pertama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya "Government at a Glance 2017".

"Memang benar bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal 'Trust and Confidence in National Government' berdasarkan Gallup data yang dikeluarkan OECD," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari Antara, Rabu (19/7/2017).

Pencapaian tersebut, yang dipublikasikan pada 17 JUli 2017, sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

"Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif," tambah Sri.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat sebesar 28 persen dibanding tahun 2007 yang mencapai 52 persen.

Salah satu bab dalam laporan tersebut mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Prancis 28 persen) maupun negara-negara berkembang non-OECD (India 73 persen, Brazil 26 persen, Afrika Selatan 48 persen).

Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swis, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada.

"Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah," ucap Sri.

baca juga

Hal tersebut merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat Indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.

"Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah," kata Sri Mulyani.

Fakta bahwa Indonesia dan Swis berada di posisi teratas juga mungkin merupakan hasil dari desentralisasi yang membawa pemerintah kedua negara lebih dekat dengan masyarakat.

Hasil survei dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP). Berdasarkan hasil survei, Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss.

Data Gallup berasal dari Jajak Pendapat Dunia Gallup (Gallup World Poll/ GWP) yang merupakan survei yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Survei tersebut merupakan satu-satunya yang mengumpulkan data mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah di negara OECD dan negara-negara besar lainnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Rela Tak Pungut Pajak Rp632 Triliun pada 2027, Siapa yang Diuntungkan?

Pemerintah Rela Tak Pungut Pajak Rp632 Triliun pada 2027, Siapa yang Diuntungkan?

Bisnis | Sabtu, 31 Oktober 2026 | 13:35 WIB

Di depan Pengusaha, Suahasil Akui Pemerintah Perketat Restitusi Pajak

Di depan Pengusaha, Suahasil Akui Pemerintah Perketat Restitusi Pajak

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 18:53 WIB

Pemerintah Kehilangan Rp 576,4 T Gegara Insentif Pajak, Suahasil Akui Sengaja Buat Ekonomi

Pemerintah Kehilangan Rp 576,4 T Gegara Insentif Pajak, Suahasil Akui Sengaja Buat Ekonomi

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 18:34 WIB

Suahasil Akui APBN Habis RP 60 T buat Banjir Sumatra & Karhutla, Belanja Negara Naik ke Rp 3.942 T

Suahasil Akui APBN Habis RP 60 T buat Banjir Sumatra & Karhutla, Belanja Negara Naik ke Rp 3.942 T

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 18:09 WIB

Suahasil Tetapkan Batas Defisit APBD 2027 Maksimal 2,5 Persen, Utang Pemda Makin Diperketat

Suahasil Tetapkan Batas Defisit APBD 2027 Maksimal 2,5 Persen, Utang Pemda Makin Diperketat

Bisnis | Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:53 WIB

Menkeu Suahasil Klaim Kontribusi APBN ke PDB RI Cuma 15%

Menkeu Suahasil Klaim Kontribusi APBN ke PDB RI Cuma 15%

Bisnis | Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:27 WIB

Pemerintah Gemar Solusi Instan, Siapa yang Menyelesaikan Akar Masalah?

Pemerintah Gemar Solusi Instan, Siapa yang Menyelesaikan Akar Masalah?

Your Say | Rabu, 28 Oktober 2026 | 19:20 WIB

Suahasil Klaim Indonesia Punya Kekayaan Alam yang Tak Dimiliki Negara Lain, Dari Hutan hingga Laut

Suahasil Klaim Indonesia Punya Kekayaan Alam yang Tak Dimiliki Negara Lain, Dari Hutan hingga Laut

Bisnis | Rabu, 28 Oktober 2026 | 14:54 WIB

Gegara Karhutla hingga Banjir Sumatra, Suahasil Tambah Anggaran TKD 2026 Jadi Rp 720 T

Gegara Karhutla hingga Banjir Sumatra, Suahasil Tambah Anggaran TKD 2026 Jadi Rp 720 T

Bisnis | Rabu, 28 Oktober 2026 | 14:28 WIB

Suahasil Siapkan Insentif Rp 1 Triliun ke Pemda Jika Kinerja Memuaskan

Suahasil Siapkan Insentif Rp 1 Triliun ke Pemda Jika Kinerja Memuaskan

Bisnis | Rabu, 28 Oktober 2026 | 08:55 WIB

Terkini

Longsor Rusak Pagar dan Plengsengan SDN 2 Pandean Trenggalek

Longsor Rusak Pagar dan Plengsengan SDN 2 Pandean Trenggalek

Jatim | Senin, 02 November 2026 | 18:45 WIB

Ulasan Stock Struck: Saat Pemula Nekat Main Saham dan Berujung Kena Mental

Ulasan Stock Struck: Saat Pemula Nekat Main Saham dan Berujung Kena Mental

Your Say | Senin, 02 November 2026 | 18:45 WIB

Pupuk Indonesia Bidik Investasi Rp10 Triliun untuk Pengembangan Ammonia Hub di Batam

Pupuk Indonesia Bidik Investasi Rp10 Triliun untuk Pengembangan Ammonia Hub di Batam

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 18:44 WIB

Singapura Bisa Gelap Gulitas, Bahlil Batalkan Rencana Ekspor Listrik

Singapura Bisa Gelap Gulitas, Bahlil Batalkan Rencana Ekspor Listrik

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 18:44 WIB

Apakah Face Tonic dan Toner Bisa Dipakai Bersamaan? Ini Cara Pakai yang Benar

Apakah Face Tonic dan Toner Bisa Dipakai Bersamaan? Ini Cara Pakai yang Benar

Lifestyle | Senin, 02 November 2026 | 18:42 WIB

Ratusan Museum dan Aset Budaya Direvitalisasi Sepanjang 2026

Ratusan Museum dan Aset Budaya Direvitalisasi Sepanjang 2026

Foto | Senin, 02 November 2026 | 18:42 WIB

Riset Terbaru Ungkap Perilaku Unik Konsumen Mobil Kelas Menengah Atas

Riset Terbaru Ungkap Perilaku Unik Konsumen Mobil Kelas Menengah Atas

Otomotif | Senin, 02 November 2026 | 18:40 WIB

Fauzi Bowo: Tata Ruang Tak Boleh Tersekat Masa Jabatan 5 Tahunan

Fauzi Bowo: Tata Ruang Tak Boleh Tersekat Masa Jabatan 5 Tahunan

News | Senin, 02 November 2026 | 18:39 WIB

Respons Polemik Pajak Pembalut 11 Persen, MenPPPA: Tunggu, Semoga Ada Kabar Menggembirakan

Respons Polemik Pajak Pembalut 11 Persen, MenPPPA: Tunggu, Semoga Ada Kabar Menggembirakan

News | Senin, 02 November 2026 | 18:38 WIB

Kritik Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo, Rudianto Lallo: Penegakan Hukum Tak Boleh Sewenang-wenang!

Kritik Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo, Rudianto Lallo: Penegakan Hukum Tak Boleh Sewenang-wenang!

News | Senin, 02 November 2026 | 18:35 WIB

×