Suara.com - Rais Am Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin mengatakan nama besar organisasi NU tidak akan rusak akibat salah satu anggota tersangkut kasus korupsi.
"Tidaklah (merusak citra NU). Tentu orang NU ada saja. Ada maling. NU itu kan sekian puluh juta. Ya ada ada nyopet juga. Ya nggak masalah," kata Ma'ruf di DPR, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Pernyataan Ma'ruf untuk menanggapi status Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik. Novanto merupakan anggota NU sejak Juni 2017.
Meskipun anggotanya terjerat kasus korupsi, NU tak akan ikut campur tangan dalam proses hukum. Ma'ruf mengatakan NU sangat menghormati proses hukum terhadap Novanto.
"Ya serahkan ke proses hukum saja walaupun NU kalau memang dia ternyata bersalah melanggar hukum ya diproses secara hukum saja," tuturnya.
KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka pada Senin (19/7/2017).
Tetap jadi ketua Golkar
Hasil pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, kemarin, memutuskan partai tak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi Novanto.
"Jadi di partai di Partai Golkar ini punya sistem yang baku, punya aturan, punya norma dan punya nilai itu yang kita berlakukan, dimana ketua umum tetap Setya Novanto," ujar Ketua Umum Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (18/7/2017).
Nurdin menambahkan Golkar tidak menyelenggarakan musyawarah nasional juga karena waktunya tak memungkinkan, mengingat tahun tahun 2018 ada pilkada serentak dan tahun 2019 ada pilpres.
"Konsisinya kita sedang menghadapi kondisi politik nasional proses menghadapi pilkada serentak 2018, itu sudah mulai tahapannya di Oktober 2017. Untuk Pileg 2019 ketetapannya mulai berlaku 1 Oktober 2017, kalau ada verifikasi faktual sehingga kalau kita akan melaksanakan Munaslub akan akan menganggu," kata dia.
Selama menjalani proses hukum, tugas ketua DPR akan dibantu Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin memastikan mesin Golkar tak terganggu, meskipun Novanto jadi tersangka.
