Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR dari Partai Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP tidak mengganggu kinerja pemerintah.
Hasto mengatakan saat ini banyak agenda kebijakan pemerintah yang perlu mendapat dukungan DPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU Pemilu, dan revisi UU tentang APBN, contohnya.
"Sehingga dalam konteks itu, tentu saja kami terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar peristiwa yang terjadi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan DPR," ujar Hasto usai menghadiri acara di Hotel Pullman, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Hasto mengatakan saat ini banyak agenda kebijakan pemerintah yang perlu mendapat dukungan DPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU Pemilu, dan revisi UU tentang APBN, contohnya.
"Sehingga dalam konteks itu, tentu saja kami terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar peristiwa yang terjadi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan DPR," ujar Hasto usai menghadiri acara di Hotel Pullman, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Bagaimana jika nanti Novanto mundur dari posisi ketua Golkar, dan penggantinya keluar dari koalisi pendukung Jokowi? Hasto menekankan bahwa semua anggota koalisi saling menghormati kedaulatan partai.
"Kami punya komitmen bahwa sebagai sesama partai politik pengusung pemerintah, kami tidak akan campur tangan kepada kedaulatan setiap partai," kata Hasto.
Sebab, kata Hasto, setiap partai mempunyai mekanisme dan AD/ART sendiri-sendiri.
"Terhadap hal tersebut kami hanya bisa menyampaikan rasa prihatin, dan semoga ini juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting. Tidak hanya bagi elit politik, tapi juga bagi parpol di Indonesia," kata dia.
Kemarin, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menyelenggarakan rapat pleno untuk menyikapi status Novanto.
Salah satu hasil rapat, Golkar tidak akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti posisi Novanto.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan rapat menghasilkan tujuh poin, di antaranya Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemudian tetap melaksanakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2017 yaitu mendukung Jokowi sebagai calon presiden tahun 2019.
"Kami punya komitmen bahwa sebagai sesama partai politik pengusung pemerintah, kami tidak akan campur tangan kepada kedaulatan setiap partai," kata Hasto.
Sebab, kata Hasto, setiap partai mempunyai mekanisme dan AD/ART sendiri-sendiri.
"Terhadap hal tersebut kami hanya bisa menyampaikan rasa prihatin, dan semoga ini juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting. Tidak hanya bagi elit politik, tapi juga bagi parpol di Indonesia," kata dia.
Kemarin, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menyelenggarakan rapat pleno untuk menyikapi status Novanto.
Salah satu hasil rapat, Golkar tidak akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti posisi Novanto.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan rapat menghasilkan tujuh poin, di antaranya Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemudian tetap melaksanakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2017 yaitu mendukung Jokowi sebagai calon presiden tahun 2019.
