Penderitaan Seperti Ini yang Sering Dirasakan Warga Ahmadiyah

Siswanto, Dian Rosmala

Minggu, 23 Juli 2017 | 16:58 WIB
Penderitaan Seperti Ini yang Sering Dirasakan Warga Ahmadiyah
Dessy Aries Sandy Pratiwi, warga Ahmadiyah asal Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Suara.com - Dessy Aries Sandy Pratiwi merupakan satu dari sekitar 1.400 warga Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat, yang sudah hampir lima tahun hidup tanpa memiliki kartu tanda penduduk. Selain sudah memenuhi berbagai prosedur, Dessy dan warga lainnya selama ini juga sudah sering mendatangi kantor pemerintah untuk menagih KTP, tapi tidak membuahkan hasil.

"Kami sudah berkali-kali datang ke sana. Tapi kami tidak mendapatkan KTP," kata Dessy saat berbincang dengan Suara.com di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017).

Lebih jauh, Dessy mengungkapkan sejumlah persyaratan yang diberikan kepada warga Ahmadiyah yang dianggapnya tidak lazim.

"Kami hanya diberikan surat pernyataan saja. Dimana kami harus membaca kalimat Syahadat kalau mau bikin KTP ini. Ini kan tidak masuk akal. Apakah semua umat muslim di Indonesia harus baca kalimat syahadat dulu," kata dia.

Selain itu, warga Ahmadiyah juga diminta mengisi kolom formulir "siap dibina" sebagai syarat untuk mendapatkan KTP.

"Itu maksudnya dibina apa, memang kami kenapa? Yang membina juga siapa nggak jelas. Atas dasar itu kami menolak, memang kalau WNI mau buat KTP ada persyaratan itu. Ini kan diskriminasi sekali. Kalau aturan itu diterapkan semua WNI kami tidak masalah, tapi kan itu aturan hanya diberlakukan ke kami," kata Dessy.

Menurut Dessy tidak dipenuhinya hak warga untuk mendapatkan identitas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu juga pelanggaran hukum dan dapat menghambat tujuan UU tentang Administrasi Kependudukan yang diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan menjamin akurasi data kependudukan.

Dessy mengatakan pemenuhan KTP bersifat mutlak dan hakiki sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Dessy kemudian menceritakan gara-gara tidak punya KTP, warga Ahmadiyah sulit mengakses layanan publik.

"Salah satu dari warga kami kemarin itu mau mendaftar ke universitas karena dapat beasiswa, persyaratannya adalah KTP elektronik, karena dia tidak punya, jadinya beasiswa anak ini hangus," kata Dessy.

Warga juga sulit mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dari pemerintah. Salah seorang warga pernah mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan untuk mengurus BPJS Kesehatan setelah anaknya yang berusia tiga bulan sakit. Namun, pengurusan tersebut ditolak oleh Dinas Sosial.

"Akhirnya anak usia tiga bulan tersebut meninggal dunia karena tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Miris saya melihatnya, kenapa kami didiskriminasikan di negara sendiri," katanya.

Penderitaan yang dihadapi warga Ahmadiyah tak hanya akses layanan publik, di acara-acara umum juga sering dihalangi.

"Waktu itu ada pameran di Kuningan, itu terbuka untuk umum, kami datang itu kan hak kami karena terbuka untuk umum. Tapi kami ditolak dan tak diizinkan masuk ke acara pameran itu. Apa yang salah dengan kami. Kami hidup menaati hukum yang berlaku, tapi mengapa kami di kucilkan," ujarnya.

Dessy berharap pemerintah membantu warga Ahmadiyah untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Terkini

Whoosh Berpotensi Tembus Jogja, KCIC Ungkap Sejumlah PR yang Wajib Dipenuhi

Whoosh Berpotensi Tembus Jogja, KCIC Ungkap Sejumlah PR yang Wajib Dipenuhi

Jogja | Kamis, 19 November 2026 | 19:21 WIB

5 Perbedaan Krim Malam dan Moisturizer selain Waktu Pemakaian

5 Perbedaan Krim Malam dan Moisturizer selain Waktu Pemakaian

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 19:15 WIB

Tiga Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Kata Jokowi

Tiga Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Kata Jokowi

Surakarta | Kamis, 19 November 2026 | 19:13 WIB

4 Facial Wash PDRN Bikin Lembap dan Cerah Tanpa Ketarik, Under Rp100 Ribuan

4 Facial Wash PDRN Bikin Lembap dan Cerah Tanpa Ketarik, Under Rp100 Ribuan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 19:07 WIB

Daftar Harga Motor Matik 150 cc November 2026, Honda Vario hingga Yamaha NMAX

Daftar Harga Motor Matik 150 cc November 2026, Honda Vario hingga Yamaha NMAX

Otomotif | Kamis, 19 November 2026 | 19:05 WIB

Astaga! TPU Cilele Sukabumi Jadi Tempat Sampah SPPG, Bau Busuk Menyengat

Astaga! TPU Cilele Sukabumi Jadi Tempat Sampah SPPG, Bau Busuk Menyengat

Jabar | Kamis, 19 November 2026 | 19:05 WIB

Acer Predator Atlas 8 Meluncur, Handheld Gaming Rp34 Juta Ini Bawa Performa PC ke Genggaman

Acer Predator Atlas 8 Meluncur, Handheld Gaming Rp34 Juta Ini Bawa Performa PC ke Genggaman

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 19:03 WIB

Dua WNI Diduga Hendak Gabung Tentara Bayaran Rusia, Digagalkan di Bandara Juanda

Dua WNI Diduga Hendak Gabung Tentara Bayaran Rusia, Digagalkan di Bandara Juanda

News | Kamis, 19 November 2026 | 19:02 WIB

Dibayar Tunai, Wonpil DAY6 Kabarnya Beli Apartemen Senilai 5,59 Miliar Won

Dibayar Tunai, Wonpil DAY6 Kabarnya Beli Apartemen Senilai 5,59 Miliar Won

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 18:50 WIB

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:45 WIB

×