KSPI akan Gugat UU Pemilu Soal Presidential Threshold

Siswanto

Senin, 24 Juli 2017 | 16:59 WIB
KSPI akan Gugat UU Pemilu Soal Presidential Threshold
Presiden KSPI Said Iqbal. [Suara.com/Adhitya Himawan]
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal berencana untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

''UU Pemilu kita akan mengadakan judicial review pasal menyangkut presidential threshold 20 persen. Calon presiden juga hanya itu-itu saja. Padahal kan masih banyak orang baik. Harusnya calonnya itu banyak. Biasanya kalau seseorang terpilih menjadi presiden, partainya langsung naik juga. Tapi presidential threshold cuma jadi akal-akalan aja,'' kata Iqbal di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Presidential threshold merupakan ambang batas pencalonan presiden untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Iqbal kemudian mengaitkan presidential threshold dengan permasalahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sedang ramai di Indonesia.

''Presiden kan kadang banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita yang merasakan kepemimpinan orang tersebut. Daya beli turun kita bisa jadi poor karena tidak ada subsidi. Orang kaya tetap kaya, buruh jadi nearpoor, yang poor malah jadi ke lumpur karena makin turun,'' kata Iqbal.

Iqbal mengatakan KSPI tidak ada urusan dengan dunia politik. Tetapi KSPI harus bersikap karena aturan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

''Kita nggak ada urusan politik, ini kan urusan kesejahteraan. Kepemimpinan seseorang menjadi penting dalam 5 tahun ke depan. Kita nggak ada kaitan dengan Yusril Ihza Mahendra, kaitan kita tentang buruh. Kesejahteraan, Hak Asasi Manusia, upah buruh, dan lainnya,'' kata dia.
 
UU Pemilu juga akan digugat oleh sejumlah pihak.
 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna  Laoly mempersilakan pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi.

"Kan UU Pemilu sudah diketok, ada empat fraksi yang tidak setuju, soal UU Pemilu silakan mekanismenya ada kalau mau menggugat ke MK silakan, itu mekanisme dan hak setiap orang," kata Yasonna di gedung Kemenkumham.
 
Rapat paripurna DPR pada Jumat (21/7) dini hari menyetujui UU Pemilu secara aklamasi, meski diwarnai aksi walk out Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat.

Dalam rapat tersebut sebanyak 322 anggota DPR menyetujui paket A yaitu ambang batas presiden 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi: 3-10 dan konversi suara saint lague murni.

"Kalau ada masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan silakan. Tapi keputusan kemarin itu adalah keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR, bahwa ada yang 'WO' (walk out) itu sah saja," tambah Yasonna.

Partai pendukung pemerintah yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem berhasil mengawal paket A yang merupakan opsi pemerintah.

Partai Gerindra sudah menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tersebut.

"Tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh, termasuk uji materi RUU Pemilu di MK," kata Fadli Zon usai menghadiri rapat paripurna DPR. [Sarah Andinie]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Beban Kerja Tinggi, Jumlah Komisioner KPU dan Bawaslu Pusat Diwacanakan Bertambah

Beban Kerja Tinggi, Jumlah Komisioner KPU dan Bawaslu Pusat Diwacanakan Bertambah

News | Jum'at, 23 Oktober 2026 | 14:59 WIB

Tenggat Oktober 2026, Prabowo Diminta Segera Bentuk Timsel KPU 20272032

Tenggat Oktober 2026, Prabowo Diminta Segera Bentuk Timsel KPU 20272032

News | Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:07 WIB

PBB, PPP, dan Partai Elang Gugat UU Pemilu ke MK, Minta Suara Partai Kecil Tetap Dihitung

PBB, PPP, dan Partai Elang Gugat UU Pemilu ke MK, Minta Suara Partai Kecil Tetap Dihitung

News | Selasa, 20 Oktober 2026 | 15:12 WIB

Bukan Cuma Peradilan Militer, MK Juga Bakal Putuskan Uji Materiil UU Pemilu, Ciptaker, dan KUHP

Bukan Cuma Peradilan Militer, MK Juga Bakal Putuskan Uji Materiil UU Pemilu, Ciptaker, dan KUHP

News | Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:58 WIB

Tolak Parliamentary Threshold, Masyumi Segera Sampaikan Usulan ke DPR

Tolak Parliamentary Threshold, Masyumi Segera Sampaikan Usulan ke DPR

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 21:58 WIB

Masyumi Usul Hapus Ambang Batas Parlemen: Tak Rasional dan Buang Suara Pemilih!

Masyumi Usul Hapus Ambang Batas Parlemen: Tak Rasional dan Buang Suara Pemilih!

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 20:00 WIB

PKS Dorong Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah dalam Revisi UU Pemilu

PKS Dorong Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah dalam Revisi UU Pemilu

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:33 WIB

DPR Jadikan Putusan MK Soal Pendidikan Gibran Bahan Penting Revisi UU Pemilu

DPR Jadikan Putusan MK Soal Pendidikan Gibran Bahan Penting Revisi UU Pemilu

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:18 WIB

DPR Targetkan UU Pemilu Selesai Maret 2027

DPR Targetkan UU Pemilu Selesai Maret 2027

News | Selasa, 29 September 2026 | 18:16 WIB

Panja Resmi Dibentuk, Draf RUU Pemilu Ditarget Rampung Akhir Tahun

Panja Resmi Dibentuk, Draf RUU Pemilu Ditarget Rampung Akhir Tahun

News | Selasa, 29 September 2026 | 18:14 WIB

Terkini

Zulhas Heran Petani Indonesia Disusahkan Selama 30 Tahun, Sindir Siapa?

Zulhas Heran Petani Indonesia Disusahkan Selama 30 Tahun, Sindir Siapa?

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 10:03 WIB

Cara Download Sertifikat SKD CPNS 2026 di Sertificat.bkn.go.id

Cara Download Sertifikat SKD CPNS 2026 di Sertificat.bkn.go.id

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 10:02 WIB

Bosan dengan Roti dan Kue yang Itu-Itu Saja? 3 Kreasi Bakery Unik Ini Bakal Jadi Tren

Bosan dengan Roti dan Kue yang Itu-Itu Saja? 3 Kreasi Bakery Unik Ini Bakal Jadi Tren

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 09:57 WIB

Pemerintah Mau Kelola Dana Pesangon, Pengusaha Pasang 'Mode Waspada'

Pemerintah Mau Kelola Dana Pesangon, Pengusaha Pasang 'Mode Waspada'

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 09:51 WIB

Berburu Bakmi Sambil Menonton Barongsai, Ada Festival Kuliner Menarik di Pantjoran

Berburu Bakmi Sambil Menonton Barongsai, Ada Festival Kuliner Menarik di Pantjoran

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 09:44 WIB

Pelecehan terhadap Laki-Laki Bukan Candaan yang Bisa Dimaklumi

Pelecehan terhadap Laki-Laki Bukan Candaan yang Bisa Dimaklumi

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 09:40 WIB

Warga Cluster Coatesville Tuntut Gazebo 480 Meter Dibongkar, Beri Tenggat 3x24 Jam

Warga Cluster Coatesville Tuntut Gazebo 480 Meter Dibongkar, Beri Tenggat 3x24 Jam

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 09:08 WIB

Bukan Fanservice! Showrunner VisionQuest Konfirmasi Kaitan Makam Wanda dengan Avengers: Doomsday

Bukan Fanservice! Showrunner VisionQuest Konfirmasi Kaitan Makam Wanda dengan Avengers: Doomsday

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 09:00 WIB

Jateng Siapkan 426 Event pada 2027, Bidik Dampak Ekonomi Pariwisata

Jateng Siapkan 426 Event pada 2027, Bidik Dampak Ekonomi Pariwisata

News | Minggu, 22 November 2026 | 08:46 WIB

Tertinggi dalam 10 Tahun, UMP Jateng 2027 Naik 14,10 Persen Jadi Rp2,65 Juta

Tertinggi dalam 10 Tahun, UMP Jateng 2027 Naik 14,10 Persen Jadi Rp2,65 Juta

Jawa Tengah | Minggu, 22 November 2026 | 08:13 WIB

×