Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pemerintah harus berdiskusi dengan organisasi kemasyarakat untuk membahas penggunaan dan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ormas itu dianggap sebagai 'perwakilan umat'.
"Itu dana umat. Pemerintah harus diskusi dengan perwakilan umat, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu saja," tutur Zulkifli di DPR, Jakarta, Senin (31/7/2017).
"Silakan, mereka yang mewakili umat. Apakah Muhammadiyah punya saran, atau NU punya saran. Kalau ada itu diikuti," tambah Ketua Umum PAN ini.
Mengenai regulasi penggunaan dana itu untuk pembangunan infrastruktur, menurut Zulkifli, pemerintah sudah memahami itu. Namun sebelum berbicara regulasi, ada baiknya ormas Islam tadi diajak berdiskusi.
"Saya rasa pemerintah patuh pada peraturan undang-undang. Yaitu, konsultasi yang mewakili umat," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa mengelola keuangan secara baik dan menginvestasikan dana CJH untuk pembangunan. Keuntungan yang didapat dari investasi itu, juga bisa dipakai untuk menyubsidi biaya perjalanan haji.
"Dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan di tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya. Sehingga nanti lebih turun, turun, turun terus," kata Presiden seusai melantik Badan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara, Rabu (26/7).
Jokowi berharap, pengelolaan dana haji ini bisa mencontoh negara lain, seperti Malaysia juga melakukan hal tersebut dalam mengelola tabungan haji.
"Saya kira badan ini bisa melihat bagaimana negara lain, karena kita paling besar. Karena punya calon jemaah haji paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang akan pergi haji," katanya.
TERPOPULER
