Fadli Zon: Hidup di Era Jokowi Makin Susah

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan ada kesamaan pandangan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat usai kedua Ketua Umum Partai itu saling bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Kita melihat, chemistry ada, kesamaan pandangan terhadap situasi yang kita rasakan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (31/7/2017).
‎
Kesamaan pandangan ini belum mencapai ranah koalisi pada Pemilu 2019. Menurutnya, kesamaan pandangan ini masih dalam tataran masa kini, yaitu tentang keprihatinan ekonomi saat ini di era Presiden Jokowi.
‎
"Sekarang ini makin susah, tidak ada seorang pun mengatakan hidup di era Jokowi makin mudah, semua ‎mengatakan makin susah. Mencari kerja susah, daya beli masyarakat turun," ujar dia.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, Prabowo dan SBY memiliki kesamaan visi terkait undang-undang pemilu yang baru disahkan DPR.
‎
Kata Fadli, dua tokoh itu beranggapan aturan presidential threhold sebesar 20 persen untuk suara legislatif atau 25 persen suara nasional yang diatur dalam undang-undang itu tidak tepat untuk digunakan periode kali ini. Sebab, aturan tersebut sudah pernah dipakai dan dibatalkan. ‎
‎
Untuk masalah ini, Fadli mengatakan, kesamaan visi tersebut tidak hanya terjadi pada Gerindra dan Demokrat, tapi juga melibatkan PKS dan PAN. Empat partai ini pula yang melakukan aksi walkout saat undang-undang tersebut disahkan.‎

"Berangkat dari situ kemudian perlu ada kerja sama kerja sama ke depan antara Gerindra dengan Demokrat. Gerindra juga selama ini selalu kerja sama dengan PKS dan juga partai lain termasuk PAN di Pilkada DKI dan saya harap ke depan komunikasi lebih intens lagi," tuturnya.

"Jadi istilah kita kerja sama tidak membentuk suatu koalisi karena kita tahu koalisi kalau cepat nggak bagus terlalu lama belum tentu efektif apalagi koalisi kadang kadang fluid," kata dia.

Aturan presidential threshold ini sedang diujimaterikan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kata Fadli, kerja sama Gerindra dan Demokrat akan terus terjalin meski aturan itu dihapus. Demikian juga bila MK itu tetap mengesahkan aturan tersebut.

"Kita masih menunggu nanti dari MK apakah mengabulkan atau menolak," tuturnya.

Soal langkah yang akan dilakukan pada Pemilu Presiden pada 2019 nanti, Fadli mengatakan, ‎Partai Gerindra akan mendukung Prabowo sebagai calonnya. Meski Prabowo belum setuju, namun dorongan ini mulai muncul dari kader internal partai berlambang Burung Garuda ini.
‎
"Kami dari Kader dari seluruh level Gerindra aklamasi mendukung Prabowo menjadi bakal calon presiden Gerindra di 2019," kata dia.‎