Suara.com - Direktur Program Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirajuddin Abbas mengatakan, Joko Widodo masih memiliki daya tarik untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden 2019.
Daya tarik tersebut, ungkap Abbas, ada pada kinerja Jokowi dalam hal pembangunan, kondisi ekonomi, dan keamanan di Indonesia.
Di sektor pembangunan misalnya, menurut Abbas pembangunan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah berlangsung baik.
Terlebih, jika mantan orang nomor satu di ibu kota Jakarta itu mampu menggenjot pembangunan melebihi target, maka akan lebih meningkatkan popularitasnya.
"Jokowi masih bisa mengupayakan dari hasil kebijakan pemerintah bukan hanya mencapai target tapi melebihi target," ujar Abbas dalam sebuah diskusi di D'Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2017).
Abbas juga mengingatkan, Jokowi saat ini memerlukan kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, untuk merealisasikan program agar bisa berjalan harus didukung wakil rakyat yang ada di Senayan.
"Dalam koalisi saat ini yang memutuskan UU Pemilu, gerakan Pak Jokowi itu konsolidasi di parlemen, satu agar kebijakan bisa didukung DPR. Selama koalisi di parlemen tidak solid sulit bagi Jokowi," kata dia.
Selain itu, pemerintahan Jokowi saat ini dinilai membutuhkan dana besar. Dengan pembangunan yang sedemikian rupa, juga dibutuhkan dibutuhkan sumber daya manusia.
"Pemerintah sedang membutuhkan modal pembangunan sumber daya manusia dan uang yang sangat besar. Biaya pembangunan tidak cukup dari APBN, dan investasi terus digenjot. Dan itu berpengaruh performa tingkat kepuasan," kata Abbas.
Baca Juga: Duo Ferrari Tampil Dominan, Ini Starting Grid F1 GP Hungaria
Terkait keamanan, Abbas mengatakan lembaga survei-nya mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi yang mengantisipasi gerakan atau organisasi masyarakat yang dianggap anti-Pancasila.
Seperti diketahui, belum lama ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Berdasarkan Perppu tersebut pemerintah telah membekukan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena diduga ingin mengganti ideologi Pancasila.
"Tanpa gejolak politik dan keamanan yang besar. Tapi ini secara langsung mengirimkan sinyal yang membuat masyarakat ragu terhadap pemerintah. Ini bahaya kalau terus-terusan. Karena itu bisa memantik gejolak di masyarakat, dan UU itu dibuat untuk hal ini (menepis keraguan)," ujar Abbas.
