Suara.com - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta dosen dan pegawainya yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengisi surat pernyataan khusus.
Surat tersebut, seperti diberitakan Antara, Rabu (2/8/2017), berisi tentang kesediaan keluar dari keanggotaan dan tak lagi terlibat dalam organisasi tersebut.
"Jika tidak mau mengisi surat pernyataan itu, maka otomatis yang bersangkutan harus keluar dari Unair," kata Rektor Unair Prof M Nasih, seusai pengukuhan mahasiswa baru di Surabaya, Rabu.
Nasih mengatakan, surat pernyataan itu semacam pakta integritas. Selain dosen dan pegawai yang ditengarai menjadi anggota HTI, dirinya juga meminta semua dosen dan pegawai untuk mengisi surat pernyataan tersebut.
"Surat pernyataan ini untuk semua dosen dan pegawai. Kami sudah siapkan, sudah diinstruksikan. Kami sudah memanggil dan menayakan kepada yang bersangkutan, siapa saja dosen yang ikut. Ada beberapa yang teridentifikasi, tapi hanya ikut mengaji, setelah sibuk dengan kegiatan lain mereka disuruh keluar karena kesibukan itu," tuturnya.
Dia menegaskan, baru satu dosen yang kedapatan menjadi anggota bahkan pengurus HTI. Sementara untuk keterlibatan dosen lain, dirinya mengakui masih belum mendapat bukti apa pun.
"Sepanjang ada buktinya, pasti kami tegur. Tapi ini belum ada bukti, jadi bagaimana bisa menindak," ujarnya.
Selain dosen dan pegawai, mahasiswa yang ikut organisasi radikal juga akan dikeluarkan dari Unair. Hal tersebut untuk mengingatkan janji mahasiswa.
Baca Juga: Jawab Tuduhan Novel Baswedan, Polda Metro: Polisi Biasa Difitnah
"Mereka sudah janji untuk setia pada Pancasila. Kami terlebih dulu akan memanggil, meminta klarifikasi apakah benar atau tidak ikut organisasi seperti itu. Harus ada bukti nyata kalau memang mereka punya niatan untuk itu," jelasnya,.
Bukan hanya fundamentalis agama seperti HTI, ideologi lain seperti halnya komunis, sosialis ataupun kapitalis akan mendapat perlakuan yang sama.
Menurut Nasih, ideologi mereka sama yakni anti Pancasila, yang membedakan hanya perjuangan yang berbeda.
"Semua yang ingin mengubah ideologi negara ya pasti kami beri sanksi sesuai dengan pernyataan mereka," ucap Nasih.
