Suara.com - Di tengah pro dan kontra wacana pembangunan apartemen untuk tempat tinggal semua anggota DPR, Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned menjelaskan ide tersebut merupakan rencana jangka panjang.
Djuned mengatakan usulan pembangunan apartemen belum masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 yang diajukan DPR lewat Badan Urusan Rumah Tangga.
"Kita nggak membicarakan apartemen itu saya kira. Tahun ini belum anu. Itu memang kita rencana jangka panjang," ujar Djuned di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Dia menerangkan BURT mengusulkan anggaran sebesar Rp7,2 triliun pada RAPBN 2018. Jumlah ini, kata Djuned, sesuai dengan usulan dari alat kelengkapan dewan, dan fraksi di DPR.
"Jadi kita mengkomplasi. Untuk kelengkapan komisi, misalnya Komisi I membutuhkan berapa, Komisi II berapa, badan berapa, semua dikompilasi dan dibahas dengan BURT. Setelah itu disampaikan dalam rapat paripurna," tutur Djuned.
Usulan Rp7,2 triliun tadi, kata Djuned, tidak dikabulkan semua. Djuned mengatakan pemerintah hanya menyetujui anggaran untuk DPR sebesar Rp5,4 triliun.
Anggaran Rp5,4 triliun, katanya, akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan pada 16 Agustus.
"Kita sudah menyampaikan APBN itu, (setelah penyampaian nota keuangan) akan kita bahas kembali, karena usulan kita Rp7,2 triliun tapi kita mendapatkan Rp5,7 triliun, makanya kita akan mencoba perencanaan kembali. Kira-kira yang menjadi prioritas, skala prioritas apa saja," tutur Djuned.
Djuned menerangkan usulan Rp7,2 triliun merupakan salah satu poin diperuntukkan untuk penataan kompleks DPR. Penataan kompleks DPR diusulkan sejak tahun 2015. Namun, ketika itu belum termasuk pembangunan apartemen tadi.
Ada tujuh proyek yang menjadi fokus penataan kompleks DPR. Yaitu, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, pembangunan akses publik, pusat pengunjung, ruangan pusat pengkajian legislasi, ruang anggota DPR dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan. Tujuh proyek ini ditaksir mencapai Rp1,6 triliun yang dianggarkan dengan sistem multiyears.
"Kita sudah mengajukan dari dulu dan kita sudah mendapatkan anggaran itu, tapi karena dulu (APBN 2017) ada penghematan maka kita untuk penghematan dulu. Dan insya Allah tahun 2018 kita sudah bisa mulai," ujar Djuned.
