Eskalasi Konflik Global Meningkat, Puan Minta Pemerintah Evaluasi Misi TNI di UNIFIL

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan pasukan TNI yang berada di garis terdepan misi perdamaian, khususnya di Lebanon (UNIFIL).

Hal ini menyusul eskalasi konflik geopolitik yang kian mengkhawatirkan dan merambah ke zona-zona yang seharusnya bebas dari agresi militer.

Ia menekankan bahwa di tengah situasi global yang serba tidak pasti, prioritas tertinggi negara adalah menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk para prajurit TNI.

"Penilaian situasi geopolitik yang seperti ini, Indonesia harus menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan di tempat-tempat yang kita tugaskan," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menyoroti perlunya kesiapan matang dari berbagai aspek, mulai dari logistik hingga kapasitas pasukan di medan konflik.

Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait harus mampu menjamin keamanan personel sebelum melanjutkan atau mengirimkan pasukan periode berikutnya.

"Jadi bagaimana kesiapan kemudian kesiapan logistik, kesiapan pasukan dan lain-lainnya. Karenanya pemerintah, stakeholder harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi disiapkan atau kemudian mengevaluasi," tegasnya.

Puan menilai evaluasi ini mendesak untuk dilakukan mengingat adanya agresi yang mulai menyasar wilayah-wilayah yang seharusnya terlindungi oleh hukum internasional.

DPR mendorong pemerintah untuk terus memantau dinamika di lapangan secara objektif demi mengambil keputusan yang tepat terkait keberlanjutan misi perdamaian tersebut.

"Pemerintah harus bisa menjamin keselamatan tersebut," pungkasnya.