"Di situlah sikap partai akan kami ambil. Sekali lagi, skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran hanya dipakai untuk tujuan bernegara, dan itu muaranya adalah kepentingan rakyat," kata Hasto.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menilai wacana pengadaan apartemen bukan hal mendesak. Justru yang lebih mendesak adalah bagaimana lembaga legislatif ini menunjukkan integritas dan perbaiki moralitas orang-orang di dalamnya.
"Kami melihantnya wacana itu bukan pembangunan infrastruktur ya yang dibutuhkan DPR RI tapi membangun mental dan integritas lah yang paling mendesak DPR," kata Donal kepada Suara.com, Senin (14/8/2017).
Menurut dia saat ini lembaga DPR sedang mengalami defisit integritas dan moralitas sehingga membuat masyarakat cenderung tidak percaya kepada DPR. Terlebih setelah Ketua DPR, Setya Novanto ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.
"Anda bisa membayangkan betapa buruknya integritas lembaga DPR di depan publik hari ini karena dipimpin oleh tersangka kasus korupsi," ujar Donal.
"Itu menjadi sinyalemen bahwa ada persoalan integritas dan moralitas di DPR," Donal menambahkan.
Sebab itu, lanjut Donal, membangun infrastruktur berupa apartemen dan perpustakaan yang diwacanakan di DPR bukanlah sesuatu yang urgen.
"Justru ini kontra produktif dengan upaya untuk menghemat anggaran negara," kata Donal.
