Kasus First Travel, Din: Ini Bukan Wisata, Tapi Ibadah

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin ingatkan semua perusahaan biro perjalanan haji dan umroh supaya mengambil pelajaran dari kasus First Travel. Menurut Din bisnis penyedia jasa perjalanan ibadah tidak sama dengan bisnis travel lainnya.

"Ini sangat berbeda dengan agen-agen pariwisata lainnya. Ini bukan pariwisata, walaupun ada dimensi wisatanya, tapi ini adalah ibadah," kata Din di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).

Menurut Din menjadi penyedia jasa perjalanan haji dan umroh tidak boleh hanya memikirkan keuntungan, tapi juga secara sungguh-sungguh membantu jamaah untuk beribadah.

"Selain dapat untung, juga dapatkan pahalanya. Jangan kemudian ladang ini dijadikan ladang komersial, jor-joran biaya mahal," ujar Din.

Mantan ketua PP Muhammadiyah mengakui tarif untuk melakukan ibadah haji sangat mahal. Menurut dia ada yang menggunakan modus jamaah haji plus, padahal fasilitas tidak seberapa.

"Ini harus diatur oleh negara, untuk bisa membenahi penyelenggaraan umroh dan haji," kata Din.

 

Lebih jauh, Din berharap mereka yang terlibat dalam kasus penggelapan dana para calon jamaah umroh di First Travel ditindak tegas, terutama dua pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

"Ini sangat-sangat memprihatinkan. Melibatkan sekian banyak jamaah, 58 ribu lebih dan menghimpun dana umat hampir mencapai Rp1 triliun," kata Din.

 

Din meyakini sejak awal pemilik First Travel sudah punya niat menipu para calon jamaahnya. Ia berharap pemerintah tidak tinggal diam akan hal ini, apalagi sampai lepas tangan.