Jokowi Dikritik Tak Tambah Peserta KIS

Pebriansyah Ariefana, Dian Rosmala

Minggu, 27 Agustus 2017 | 13:10 WIB
Jokowi Dikritik Tak Tambah Peserta KIS
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay [suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay mengatakan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) mestinya menjadi prioritas dalam pembangunan sosial. KIS sangat bermanfaat dan membantu masyarakat yang kurang mampu.

Sebab itu, ia sangat menyayangkan jika pada tahun 2018 pemerintah tidak menganggarkan untuk penambahan kepesertaan baru.

"Pesiden Jokowi dalam pidato tentang nota keuangan dan RAPBN 2018 jelas menyebut bahwa target sasaran program itu masih 92,4 juta orang. Itu artinya, di tahun 2018, tidak ada penambahan kepesertaan baru," kata Saleh, Minggu (27/8/2017).

Padahal, kata dia, pemerintah sudah menetapkan target bahwa pada tahun 2019 nanti, kepesertaan program KIS akan mencapai 107 juta orang. Itu artinya, masih ada 14,6 juta orang lagi masyarakat yang berhak tetapi belum menerima kartu tersebut.

Bagi dia, jika pada tahun 2018 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penambahan kepesertaan KIS dari data penerima bantuan iuran, dikhawatirkan target tersebut tidak akan tercapai.

"Betul bahwa masih terdapat carut-marut pendataan kepesertaan PBI. Tetapi itu bukan alasan yang bijak untuk meniadakan penambahan kepesertaan pada tahun 2018. Semestinya, pendataan tersebut yang diperbaiki sehingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran," ujar Idrus.

Diketahui, sebelumnya, pemerintah sudah menganggendakan akan ada penambahan sebesar 4 juta orang penerima KIS pada tahun 2018. Sedangkan dalam nota keuangan yang disampaikan presiden agenda penambahan itu menjadi tidak ada.

Padahal, lanjut Saleh, jika ada penambahan sebesar 4 juta orang masyarakat tidak mampu, anggaran yang diperlukan hanya Rp1,1 triliun. Anggaran ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah yang mencapai Rp2.204,3 triliun.

"Saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan ulang agar penambahan kepesertaan KIS dari data PBI bisa tetap diadakan. Masyarakat yang kurang mampu tentu sangat senang jika hak kepesertaan mereka segera dipenuhi oleh pemerintah," kata Saleh.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Presiden Jokowi: Laporkan Rumah Sakit yang Tolak Pasien KIS!

Presiden Jokowi: Laporkan Rumah Sakit yang Tolak Pasien KIS!

News | Sabtu, 18 Maret 2017 | 12:56 WIB

Jokowi Bagikan Bantuan Sosial Nontunai di Sambas Kalbar

Jokowi Bagikan Bantuan Sosial Nontunai di Sambas Kalbar

News | Jum'at, 17 Maret 2017 | 17:04 WIB

Bagikan KIP, Presiden Jokowi: Jangan Digunakan Untuk Beli Pulsa

Bagikan KIP, Presiden Jokowi: Jangan Digunakan Untuk Beli Pulsa

News | Rabu, 08 Februari 2017 | 17:06 WIB

Tiba di Ambon, Presiden Jokowi Serahkan PMT, PKH dan KIS

Tiba di Ambon, Presiden Jokowi Serahkan PMT, PKH dan KIS

News | Rabu, 08 Februari 2017 | 17:01 WIB

Jokowi: Kartu PKH Untuk Pemerataan Ekonomi Bagi Warga Miskin

Jokowi: Kartu PKH Untuk Pemerataan Ekonomi Bagi Warga Miskin

Bisnis | Senin, 09 Januari 2017 | 08:41 WIB

PDIP Ngotot Puan Tidak Layak Diganti Sebagai Menteri

PDIP Ngotot Puan Tidak Layak Diganti Sebagai Menteri

News | Sabtu, 07 November 2015 | 13:44 WIB

Jokowi Beri Jaminan Semua Pemegang KIS Bisa Berobat Gratis

Jokowi Beri Jaminan Semua Pemegang KIS Bisa Berobat Gratis

News | Minggu, 21 Juni 2015 | 11:51 WIB

Presiden: Buruh Wajib Miliki KIS

Presiden: Buruh Wajib Miliki KIS

News | Sabtu, 18 April 2015 | 23:02 WIB

Khofifah: Landasan Hukum Kartu Sakti UU APBN

Khofifah: Landasan Hukum Kartu Sakti UU APBN

News | Rabu, 12 November 2014 | 11:38 WIB

Terkini

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:16 WIB

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:24 WIB

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:21 WIB

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:16 WIB

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:07 WIB

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:42 WIB

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:38 WIB

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:36 WIB

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:26 WIB