REGIONAL:
Suara.com - Bekas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar divonis bersalah menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan dan ternak. Dia dipenjara 8 tahun.
Namun, Patrialis masih membantah menerima suap. Sebaliknya, dia menegaskan tidak pernah 'memakan' uang rakyat.
"Supaya rakyat Indonesia mengetahui, bahwa saya ini tidak makan uang negara. Saya tidak makan uang fakir miskin tidak makan uang bansos dan tidak makan uang rakyat," ujar Patrialis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Ia pun membandingkan vonis dirinya dengan vonis kasus korupsi yang menggunakan uang rakyat.
"Anda bayangkan orang-orang yang makan uang negara yang telah mengembalikan uang negara puluhan miliar atau bahkan ada juga yang ratusan miliar berapa hukumannya. Coba Anda komparasi sendiri secara akal sehat. Bagaimana dengan saya yang tidak makan uang negara? Dan itu pun dalam perbedaan pandangan antara saya dan hakim," kata dia.
Maka dari itu, ia enggan mengomentari putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap dirinya. Patrialis divonis dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.
"Saya sekali lagi tidak ingin menilai putusan hakim tapi saya hanya menyerahkan kepada saudara dan masyarakat apa sebetulnya yang terjadi pada diri saya," tutur dia.
Lebih jauh, Patrlialis masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding pada sidang putusan vonis terhadap Patrialis.
"Banding saya tadi sudah tegas, saya dengan pengacara sudah sepakat kami akan pikir-pikir dulu jadi ada waktu 1 Minggu," kata Patrialis.
Alasan tersebut diambil, karena ia tidak ingin mencederai putusan hakim, lantaran nantinya dianggap tidak etis. Maka dari itu, mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengormati putusan hakim saat ini.
"Saya tidak mau mencela putusan hakim di depan umum karena itu tidak etis kalaupun saya tidak setuju nanti saya ungkapkan di memori banding dan saya tetap menjaga dan menghormati putusan hakim," tandasnya
Sebelumnya, Hakim memvonis Patrialis 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Patrialis dinyatakan terbukti dalam kasus tindak pidana suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan ternak.
Patrialis didakwa telah melanggar Pasal 12 Huruf C juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.
TERPOPULER