REGIONAL:
Suara.com - Desakan agar medali penghargaan Nobel Perdamaian yang diterima Konselor Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada tahun 1991 semakin marak sejak dua pekan terakhir.
Sebabnya, Suu Kyi dinilai bungkam dan tak membela komunitas Rohingya di wilayah Rakhine, yang menjadi target persekusi militer Myanmar.
Namun, Kepala Nobel Institute Olav Njolstad menegaskan, predikat penerima Nobel Perdamaian Suu Kyi tidak bisa dicabut.
"Alfred Nobel (penggagas hadiah Nobel) tidak pernah mengatakan penghargaan itu bisa dicabut. Yayasan Nobel juga tak memunyai aturan pencabutan itu," kata Olav melalui pos elektronik kepada The Associated Press yang dikutip Telegraph, Jumat (8/9/2017).
Karenanya, Olav memasatikan pencabutan medali Nobel Perdamaian 1991 dari Suu Kyi merupakan kemustahilan.
"Tidak ada satu pun anggota komite di Stockholm dan Oslo pernah berpikir mengenai pencabutan penghargaan itu setelah diberikan kepada seseorang," tegasnya lagi.
Suu Kyi pada awal dekade lalu menerima Nobel Perdamaian atas perjuangan nonkekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, kekinian, penghargaan itu dipertanyakan kepantasannya.
Sebab, 386.000 orang sudah menandatangani petisi yang digalang secara daring melalui laman Change.org, untuk mendesak Nobel Perdamaian ditarik dari Suu Kyi.
Suu Kyi dinilai memihak kepada militer dan pemerintah Myanmar yang melakukan persekusi terhadap warga Rohingya di Rakhine.
Dalam surat terbukanya, mantan Uskup Anglikan Afrika Selatan yang juga penerima Nobel Perdamaian, Desmond Tutu, mempertanyakan sikap bungkam Suu Kyi atas konflik Rohingya.
Menurutnya, sikap bungkam Suu Kyi itu secara tidak langsung merupakan persetujuan sehingga militer Myanmar leluasa menggelar operasi militer di Rakhine.
Bahkan, saat memberikan pernyataan, Suu Kyi justru menilai krisis Rohingya disebabkan peredaran berita-berita serta foto hoaks alias bohong mengenai kondisi Rohingya di Rakhine.
TERPOPULER
