Suara.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar tidak jadi melakukan banding atas vonis hakim Tindak Pidana Korupsi. Dia menerima divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurangan.
Pengacara Patrialis, Soesilo Ariwibowo menjelaskan kliennya bersedia menerima hukuman tersebut dan akan segera menghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.
"Tidak mengajukan banding," kata Soesilo saat dikonfirmasi, Selasa (12/9/2017).
Senada dengan Patrialis Akbar, Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi juga menerima putusan hakim. Sebab, vonis terhadap Patrialis dinilai hampir dua per tiga dari tuntutan jaksa. Selain itu, tindak pidana yang didakwakan ke Patrialis juga telah terbukti dalam putusan hakim.
Patrialis sendiri divonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi kasus suap uji materi undang-undang Nomor 41 Tahun tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dalam kasus ini, Patrialis terbukti melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 12 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Ketua majelis hakim Nawawi Pamolango dalam putusannya menyebut bahwa perbuatan mantan Menteri Hukum dan Ham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah mencederai marwah dari Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikatakan hakim, dalam hal yang memberatkan, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, lalu perbuatan Patrialis telah menciderai MK.
"Perbuatan terdakwa telah menciderai Mahkamah Konstitusi," kata Nawawi.
TERPOPULER
