120 Kepala Desa Pastikan Perlindungan bagi Pekerja Migrannya

Fabiola Febrinastri | Suara.com

Rabu, 13 September 2017 | 09:37 WIB
120 Kepala Desa Pastikan Perlindungan bagi Pekerja Migrannya
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Maruli A. Hasoloan memberikan sambutan pada peluncuran Desa Migran Produktif. (Sumber: Kemnaker)

Suara.com - Sebanyak 120 kepala desa dan 60 kepala dinas ketenagakerjaan dari berbagai daerah yang menjadi kantong pekerja migran (TKI) mengikuti workshop “Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Mulai dari Desa”. Acara ini merupakan satu rangkaian peluncuran "Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)", yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan, di Hotel Bidakara, Jakarta, 11-13 September 2017.

Desmigratif adalah program perlindungan dan peningkataan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya, sejak sebelum penempatan, saat penempatan, hingga purna penempatan.

Para kepala desa dan kepala dinas mendapatkan empat materi yang menjadi pilar program desmigratif, yaitu membangun pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi; menumbuhkembangan usaha produktif; pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (community parenting); dan  pembentukan dan pengembangan koperasi atau lembaga keuangan mikro.

“Menjadi pekerja migran adalah hak semua orang. Melalui program Desmigratif, kami bisa memastikan migrasi yang aman bagi warga di desa kami,” kata  Irmibus Denny, Kepala Desa Rangga Talo, Lio Timur, Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa (12/9/2017).



Pembentukan pusat layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi, lanjutnya, memberi kepastian TKI yang berangkat ke luar negeri adalah legal, terdokumentasi, negara tujuan jelas, sehingga terhindar dari human trafficking, sebagaimana yang sering terjadi di NTB.

Pelatihan dan pendampingan usaha produktif juga diharapkan memberi nilai ekonomi bagi keluarga TKI. Ia mencontohkan, Desa Rangga Talo memiliki potensi usaha minyak kemiri, minyak kakau, dan minyak kayu putih. Untuk menambah nilai ekonomi, diperlukan pendampingan pada proses produski, kemasan, dan penjualan.

Sumardi, Kepala Desa Rengas Pendawa, Larangan, Brebes, Jawa Tengah, mengatakan bahwa program ini didesain sangat bagus untuk melindungi TKI sejak dari kampung, di negara tujuan, hingga kembali ke kampung.  Di desanya, lanjutnya, terdapat sedikitnya  1.500 warga yang menjadi TKI. Beberapa diantaranya bermasalah.

Sebelumnya, aparat desa tidak tahu bagaimana mengurus imigrasi yang baik, tidak mengetahui perusahaan sebagai pelaksana penempatan TKI swasta yang baik, dan sebagainya.

“Dengan Desmigratif, perangkat desa bisa memastikan migrasi yang aman bagi warganya,” ujar Sunardi.

Dia juga berharap, program ini bisa membantu pengelolaan keuangan TKI yang dikirimke keluarganya digunakan untuk kegiatan produktif.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kupang, Kris Koroh,  optimistis, dengan melibatkan banyak kementerian, perbankan dan swasta, Desmigratif akan mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

”Semoga program yang menyeluruh bagi TKI dalam Desmigratif, mulai dari sebelum, saat dan pasca purna penempatan TKI, bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebanyak 120 kepala desa yang hadir berasal dari desa yang tahun ini menjadi target pelaksanaan Program Desmigratif. Tahun depan akan dikembangkan pada 130 desa, dan 150 desa pada 2019. Total keseluruhan menjadi 400 desa.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Maruli A. Hasoloan mengatakan, dengan melibatkan 11 kementerian/lembaga, perbankan dan swasta, masalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan TKI akan terus meningkat. “Karena masalah TKI memang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Selain Kemnaker, Desmigratif juga melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementrian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Ekonomi Kreatif. Pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Dunia, Sampoerna Foundation, dan sejumlah lembaga swasta lainnya.

(** Artikel ini merupakan kerja sama Kemnaker dengan Suara.com)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Resmi Luncurkan "Desa Migran Produktif"

Pemerintah Resmi Luncurkan "Desa Migran Produktif"

News | Selasa, 12 September 2017 | 10:41 WIB

ASEAN Sepakati 10 Poin Keselamatan dan Kesehatan Kerja

ASEAN Sepakati 10 Poin Keselamatan dan Kesehatan Kerja

News | Senin, 04 September 2017 | 21:00 WIB

Tertarik BPJS Ketenagakerjaan, TKI Bisa Hubungi KBRI/KJRI

Tertarik BPJS Ketenagakerjaan, TKI Bisa Hubungi KBRI/KJRI

News | Jum'at, 01 September 2017 | 10:33 WIB

Terkini

Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan

Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:14 WIB

Earth Hour 2026: Pertamina Hemat 9 MW Energi dan Tekan 2 Ton Emisi CO2

Earth Hour 2026: Pertamina Hemat 9 MW Energi dan Tekan 2 Ton Emisi CO2

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:11 WIB

Arus Balik Lebaran 2026 Melandai, Jasa Marga: 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta

Arus Balik Lebaran 2026 Melandai, Jasa Marga: 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:03 WIB

Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia

Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 21:47 WIB

Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma

Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 21:13 WIB

Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi

Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 20:19 WIB

Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas

Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:33 WIB

Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo

Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:23 WIB

PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah

PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:05 WIB

Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor

Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 17:35 WIB