Buat Survei, KPK Ceritakan Tentang Mahar Parpol

Suara.com - Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melakukan diskusi bertema 'Sistem Integritas Partai Politik' dengan petinggi DPP Partai Nasdem. Dalam kesempatan ini ia sempat menyinggung soal mahar yang kerap diminta oleh parpol pada calon kepala daerah yang mau mendapatkan dukungan.

Pada pilkada serentak tahun 2015, Pahala meneranhkan kalau KPK melakukan survei dengan cara menghubungi calon kepala daerah yang kalah pada Juni 2016.

"Ada sekitar 270 (orang) kita hubungi. Itu ada fakta mahar yang menarik. Waktu kita tanya apa biaya yang paling besar dari pencalonan kepala daerah waktu itu," ujar Pahala di Auditorium DPP Partai NasDem Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2014).

Pahala mengatakan tim yang melakukan survei dan KPK merasa heran ada calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan tetapi harta kekayaannya tercatat sekitar Rp300 juta.

"Harta kekayaannya kok kayak nggak mungkin, nggak masuk diakal harta segini masuk di Pilkada. Hartanya Rp300 juta maju buat bupati di Papua, apa mungkin gitu ya? Kok bisa ya? Dan akhirnya calon itu kalah," kata Pahala.

Pahala menceritakan berdasarkan keterangan dari calon kepala daerah yang kalah saat itu biaya paling mahal untuk biaya mahar dan membiayai saksi.

"Bukan biaya kampanye yang mahal. Berapa maharnya dia sebut? ada yang Rp5 miliar dan segala macam. Kalau kita konfirmasi hampir ke semua partai mengatakan nggak ada itu mahar," kata dia.

Kemudian dalam survei tersebut sebagian calon kepala daerah yang gagal juga ditanya cara untuk membayar mahar apabila diminta oleh parpol. Sebanyak 53 responden banyak yang menjawab pakai dana yang diberikan sponsor.

"Karena mereka kalah kita juga tanyakan bagimana (imbalan) untuk sponsornya. Mereka konsisten mengatakan empat hal, pertama pakai proyek APBD. Makanya e-plaining dan e-budgeting penting," kata dia.

Tak hanya itu, ada dari mereka yang mengatakan akan membayarnya apabila menang melalui perizinan. Khususnya mereka yang akan menjabat di daerah yang kaya dengan sumber daya alam.

"Misal izin tambang dan kebun, keluar izin kan dari situ (pemerintah). Ketiga mereka bilang dengan jabatan di pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan ini anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Johnny G. Plate memastikan partai yang diketuai oleh Surya Paloh tidak meminta mahar pada calon kepala daerah yang didukung.

"Kalau di kita dengan syarat tanpa mahar. Pak Pahala bisa cek. Sekarang juga sudah banyak parpol tanpa mahar," kata Johnny.