Kurangi Dampak Kekeringan, PUPR Siapkan Sumur Bor di Daerah Rawan

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah langkah untuk mitigasi kekeringan. Terkait dengan kondisi kekeringan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, sejauh ini musim kemarau masih tergolong normal, yang mana BMKG merilis bahwa pada awal November atau akhir Oktober 2017 baru akan masuk musim hujan.

Meski tergolong normal, namun berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 3,9 juta jiwa membutuhkan bantuan air bersih akibat terdampak kekeringan di Jawa dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, pada daerah rawan air seperti di beberapa kecamatan di Sukabumi, Sragen, Pati, Banjarnegara dan Sumbawa, Kementerian PUPR telah melakukan pengeboran air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.

Pengeboran dilakukan setelah tim survei geolistrik mengidentifikasi sumber air tanah dalam dan dilakukan pengeboran sedalam 20-70 meter, dengan debit air yang dihasilkan dari sumur bor bervariasi, yakni 1,5-10 liter per detik.

Kementerian PUPR sendiri sudah melakukan mitigasi kekeringan dengan membangun sumur bor setiap tahunnya, dimana saat ini, terdapat 6.902 sumur bor di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sumur bor paling banyak terdapat di Pulau Jawa (2.916 sumur), Bali, dan Nusa Tenggara (2.174 sumur).   

“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas. Baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian. Selain itu, kita telah upayakan suplai air dari waduk-waduk yang ada, misalnya Waduk Jatigede mampu mengurangi dampak kekeringan di Indramayu dan sekitarnya," kata Menteri Basuki.

Kondisi 16 Waduk utama sendiri, yakni Waduk Jatiluhur, Cirata, Saguling, Kedungombo, Batutegi, Wonogiri, Wadaslintang, Sutami, Bilibili, Wanurejo, Cacaban, Selorejo, Kalola, Way Rarem, Batu Bulan, dan Ponre Ponre, dalam kondisi normal. Sebanyak 10 waduk dan 6 waduk lainnya memiliki tinggi muka air di bawah rencana.  

Demikian juga 75 waduk lainnya, sebanyak 12 waduk dalam kondisi normal, sementara tinggi muka air 57 waduk lainnya berada di bawah rencana. Sebanyak 6 waduk lainnya mengalami kekeringan, di antaranya Plumbon dan Gebyar di Jawa Tengah.

"Kondisi air waduk di bawah rencana itu, apabila daya tampung air saat musim kemarau di bawah 9 juta m3, sementara kondisi normal waduk adalah 10 juta meter kubik. Jika kapasitasnya turun, kurang dari 1 juta m3 saat musim kemarau, maka kondisinya dapat dianggap masih normal," katanya.

Sebagai langkah jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan, sekaligus ketahanan air, Kementerian PUPR terus melakukan percepatan penyelesaian 30 waduk (on-going) dan membangun 9 waduk baru tahun ini dan 9 waduk baru di 2018. Pada periode 2014-2019, Kementerian PUPR menargetkan 29 waduk selesai, dengan volume total tampungan sebesar 1,8 miliar m3.

Selain waduk, Kementerian PUPR juga telah membangun berbagai embung, dengan total jumlah saat ini mencapai 1.742 buah, dengan volume tampungan 174,04 juta m3. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi 15 danau prioritas.

Pada 2017, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan 111 embung baru yang akan menambah 719 embung yang sudah selesai dibangun dua tahun sebelumnya (2015-2016), sehingga total embung baru sebanyak 830 buah.

Langkah lainnya, sesuai instruksi Menteri Basuki kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Ditjen Sumber Daya Air, adalah menyiapkan pompa guna mengalirkan air dari sungai ke sawah petani. Total ada sebanyak 161 pompa yang disiapkan di 17 BBWS & BWS.

"Para kepala balai sudah dikumpulkan oleh Dirjen Sumber Daya Air (SDA) untuk memonitor daerah masing-masing dan melakukan identifikasi. Kalau masih ada sumber air sungai yang debitnya cukup memadai, saya minta segera bisa dikirimkan pompa untuk mengalirkan air ke saluran irigasi, termasuk daerah kering yang padat penduduk untuk bisa disediakan bor dan pompa," katanya.

Di samping itu, Menteri Basuki juga mengimbau kepada para petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk melakukan pola menggilir air ke daerah rawan kekeringan.

"Sebab kalau tidak dilakukan hal tersebut, warga akan berebut air saat terjadi kekeringan,"tutupnya.

(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dan Suara.com)