Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga Rohingya di Rakhine State, Myanmar merupakan bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.
Menjawab kritikan itu, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengklarifikasi bantuan kemanusiaan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah yang prihatin terhadap kondisi warga Rohingya di Rakhine State.
"Menlu pergi ke sana atas instruksi dan arahan Presiden. Itu kan didasarkan atas keprihatinan kita dengan yang terjadi di sana (Rohingya), jadi pendekatan kita komprehensif, pendekatan kita adalah solusi," kata Fachir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Dia menuturkan, pemerintah bersinergi dengan semua elemen masyarakat dalam menyikapi kondisi di Rohingya.
Pemerintah kekinian mengedepankan pendekatan kemanusiaan dengan mengirim bantuan untuk warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan militer di Myanmar.
"Jadi intinya dari semua aspek, kami mencoba cari solusi dari persoalan yang dihadapi di sana. Karena itu pendekatan kemanusiaan yang utama. Bahkan sejak awal, presiden mengatakan kita bersinergi, pemerintah dengan semua lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan," ujar dia.
Namun, Fachir enggan menanggapi sindiran dan kritikan pihak yang menyebut pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Rohingya hanya pencitraan Jokowi.
"Kalau boleh dikatakan, ini amanah konstitusi. Ketika kita berbicara ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, ini adalah realisasi atau perwujudan pengalaman dari amanah konstitusi," tegasnya.
Sebelumnya, Sabtu (16/9/2017) di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Prabowo mengatakan bantuan kemanusiaan yang dikirim pemerintah hannya untuk pencitraan semata.
"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan, menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini harus saya kasih tahu supaya tidak emosional," pekiknya.
TERPOPULER
