Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menginginkan pemusatan latihan nasional (pelatnas) terpusat di satu tempat dengan pilihannya di Cibubur di mana berdiri Rumah Sakit Olahraga Nasional.
"Saya ingin demikian karena seluruh rekam medik atlet itu dipusatkan di sana, pemanfaatan 'sport science' di sana, tes fisik dan psikologi di sana, kalau bisa Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) juga berkantor di sana agar selain ke depan kita punya 'database' yang konkret tentang 'record' mereka, peningkatan prestasi atlet juga lebih efektif dan efisien jika dengan Prima berkantor di sana juga," katanya, Selasa (19/9/2017).
Sementara untuk atlet pelapis, pihaknya akan memanfaatkan fasilitas di Jakabaring, Palembang dan Jawa Barat yang digunakan setelah PON.
"Sehingga pelatnas tidak tersebar lagi di banyak tempat, kecuali cabang olahraga yang sudah punya pelatnas sendiri, seperti voli dan bulu tangkis, tapi yang lain harus mengikuti apa yang diputuskan," ujarnya.
Apa yang disampaikan Imam itu walau tidak disampaikan secara gamblang, tersirat hal itu tak lepas dari evaluasi atas capaian SEA Games 2017 yang menjadi catatan terburuk Indonesia dalam mengarungi pesta olahraga multicabang negara-negara Asia Tenggara tersebut sejak keikutsertaan pertama pada 1977.
Dari target 55 medali emas, Indonesia hanya memperoleh 38 medali emas, ditambah 63 perak dan 90 perunggu yang didapatkan dengan mengirimkan 530 atlet resmi dalam 36 cabang olahraga sehingga menempatkan Indonesia di urutan lima klasemen perolehan medali.
Akan tetapi, beberapa orang menilai permasalahan utama yang terjadi sehingga prestasi Indonesia di SEA Games 2017 tidak sesuai ekspektasi adalah karena status Prima yang hanya menjadi pelaksana sehingga tidak memiliki kuasa pengaturan anggaran.
Hal itu, berakibat ada suara-suara yang menilai perlunya status Satlak Prima diubah menjadi Satuan Kerja (Satker). Imam menyambut positif usulan itu.
"Kita sudah membicarakan ini, saya kira itu akan lebih efisien sebetulnya, mereka mengetahui persis kebutuhan yang diinginkan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Seperti INASGOC, dana yang ada kita gelontorkan ke mereka dan dikelola mereka. Tapi tentu dengan mekanisme tanggung jawab yang akuntabel dan harus ada pengontrolnya seperti inspektorat, kejaksaaan, dan kepolisian," ucap Imam.
Namun, Imam juga mengusulkan Satlak Prima memangkas jumlah personelnya dari 90 orang menjadi maksimal 30 orang yang tidak lain alasannya adalah demi efisiensi dan efektifitas.
"Pertimbangannya jangan ada dobel anggaran dan dobel SDM. baik yang ada di PB maupun di Prima," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. [Antara]
TERPOPULER
