Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menolak usulan Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat agar gubernur di masa mendatang dipilih DPRD atas usulan Presiden. Kemudian wakil gubernur dipilih sendiri oleh gubernur supaya klop. Usulan tersebut disampaikan Djarot dalam focus group discussion untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
"Soal revisi UU 29 Tahun 2007 saya setuju saja pada fungsi ke ibu kota. Itu kan UU khusus ibu kota negara, fungsinya. Jadi jangan (pemilihan) pemimpinnya," ujar Taufik saat dihubungi, Rabu (20/9/2017).
Alasan Djarot mengusulkan hal itu karena pilkada yang langsung dipilih oleh masyarakat selalu menimbulkan kegaduhan.
"Sekarang ngapain ada pemerintah daerah dong kalau gitu. Saya kira itu pikiran mundur dan nggak perlu dikembangkanlah pikiran itu. Kalau alasannya pilkada rusuh mesti belajar lagi Djarot," kata Taufik.
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini mengatakan selama pilkada Jakarta berlangsung tidak pernah terjadi kerusuhan. Ketegangan pilkada Jakarta 2017 lalu, kata Taufik, karena ada pernyataan kontroversial Ahok.
"Kemarin tegang yang bikin tegang siapa? Kan tegang biasa nggak rusuh. Nggak ada alasan menurut saya mengajukan pikiran itu dalam membangun demokrasi," kata dia.
"Mungkin karena Pak Djarot mau mundur kali ya, makanya berpikirnya mundur juga," Taufik menambahkan.
Taufik menyebut usulan Djarot bertujuan untuk menghilangkan hak masyarakat untuk menentukan pemimpin.
"Rakyat Jakarta punya hak lho untuk menentukan pemimpinnya. Saya meyakini DPR nggak akan setuju karena DPR sepakat bangun demokrasi," kata dia.
Masa jabatan Djarot kurang dari satu bulan lagi. Pada pertengahan Oktober 2017, pemerintahan Jakarta akan dipimpin oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Soal revisi UU 29 Tahun 2007 saya setuju saja pada fungsi ke ibu kota. Itu kan UU khusus ibu kota negara, fungsinya. Jadi jangan (pemilihan) pemimpinnya," ujar Taufik saat dihubungi, Rabu (20/9/2017).
Alasan Djarot mengusulkan hal itu karena pilkada yang langsung dipilih oleh masyarakat selalu menimbulkan kegaduhan.
"Sekarang ngapain ada pemerintah daerah dong kalau gitu. Saya kira itu pikiran mundur dan nggak perlu dikembangkanlah pikiran itu. Kalau alasannya pilkada rusuh mesti belajar lagi Djarot," kata Taufik.
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini mengatakan selama pilkada Jakarta berlangsung tidak pernah terjadi kerusuhan. Ketegangan pilkada Jakarta 2017 lalu, kata Taufik, karena ada pernyataan kontroversial Ahok.
"Kemarin tegang yang bikin tegang siapa? Kan tegang biasa nggak rusuh. Nggak ada alasan menurut saya mengajukan pikiran itu dalam membangun demokrasi," kata dia.
"Mungkin karena Pak Djarot mau mundur kali ya, makanya berpikirnya mundur juga," Taufik menambahkan.
Taufik menyebut usulan Djarot bertujuan untuk menghilangkan hak masyarakat untuk menentukan pemimpin.
"Rakyat Jakarta punya hak lho untuk menentukan pemimpinnya. Saya meyakini DPR nggak akan setuju karena DPR sepakat bangun demokrasi," kata dia.
Masa jabatan Djarot kurang dari satu bulan lagi. Pada pertengahan Oktober 2017, pemerintahan Jakarta akan dipimpin oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
