"Apakah ada pihak lain yang akan didalami terkait proses penganggaran, tentu akan didalami," kata juru bicara KPK Febri Diansyah menanggapi dugaan ada sejumlah anggota DPR yang terlibat proses pembahasan anggaran proyek pengadaan satelit monitor di Badan Keamanan Laut tahun 2016.
Penyidik KPK tengah memeriksa sejumlah saksi, salah satunya Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned. Ahmad diperiksa pada Rabu ( 27/9/2017) untuk menggali soal risalah rapat pembahasan anggaran.
"Yang pasti kami dalam kasus Bakamla ini, kami sudah masuk dalam aspek penganggarannya," katanya, Jumat (29/9/2017).
Dalam proyek pengadaan satelit monitor, Bakamla dan DPR menyepakati anggaran senilai Rp400 miliar. Tapi anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp220 miliar dengan alasan pemerintah sedang melakukan penghematan.
Dalam persidangan, Direktur Utama PT. Melati Technofo Indonesia Fahmi Dharmawansyah dianggap terbukti menyuap untuk mendapatkan proyek.
Fahmi mengaku menyerahkan uang Rp24 miliar ke politikus PDI Perjuangan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Uang tersebut diduga juga disalurkan ke sejumlah anggota dewan.
Penyidik KPK tengah memeriksa sejumlah saksi, salah satunya Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned. Ahmad diperiksa pada Rabu ( 27/9/2017) untuk menggali soal risalah rapat pembahasan anggaran.
"Yang pasti kami dalam kasus Bakamla ini, kami sudah masuk dalam aspek penganggarannya," katanya, Jumat (29/9/2017).
Dalam proyek pengadaan satelit monitor, Bakamla dan DPR menyepakati anggaran senilai Rp400 miliar. Tapi anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp220 miliar dengan alasan pemerintah sedang melakukan penghematan.
Dalam persidangan, Direktur Utama PT. Melati Technofo Indonesia Fahmi Dharmawansyah dianggap terbukti menyuap untuk mendapatkan proyek.
Fahmi mengaku menyerahkan uang Rp24 miliar ke politikus PDI Perjuangan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Uang tersebut diduga juga disalurkan ke sejumlah anggota dewan.
