Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta KPK tidak perlu takut dengan keluarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan atas nama pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.
Mahfud mengatakan penyelidikan di kepolisian bisa terbukti dan tidak terbukti. Pembuktian kesalahan Agus dan Saut akan lewat proses hukum.
"KPK tak usah grogi dengan SPDP atas 2 komisionernya. Bareskrim memang harus memproses setiap laporan yang masuk. Ujungnya, yang dilaporkan itu tak selalu terbukti sebagai tindak pidana. Jalan terus, buru korupsi e-KTP," seru Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, Kamis (11/9/2017).
Sebelumnya Bareskrim Polri mengeluarkan SPDP dengan nomor B/263/XI/2017 Dit Tipidum pada 7 November. SPDP tersebut merujuk pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Kemudian UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lalu juga merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/1028/X/2017/ Bareskrim, tanggal 9 Oktober 2017 a.n. pelapor Sandy Kurniawan S, S.H., M.H. Kemudian, Surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/1727/XI/2017/DitTipidun tanggal 7 Nopember 2017.
Dan yang terakhir adalah merujuk pada Surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/1728/XI/2017/DitTipidum tanggal 7 November 2017.
SPDP tersebut ditandatangni oleh Dir Pidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak. Agus Rahardjo dan kawan-kawan diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.
