Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga ada yang sengaja mengincar Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik.
Apalagi, Fahri menambahkan, Novanto merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Partai yang punya “tiket” untuk “bertarung” di Pemilu 2019.
"Ini adalah perebutan kursi pilpres, ini bohong saja, ini bukan soal Novanto, ini soal tiket yang dia pegang, kalau saya percayanya begitu. Ini soal tiket Pilpres kok," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Fahri berkeyakinan, kasus yang menjerat Novanto ini bernuansa politik. Fahri membandingkan kasus Novanto dengan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, yang hingga kekinian belum jelas juntrungannya di KPK.
Padahal, kata dia, kasus RJ Lino tersebut sudah jelas membuat kerugian negara sebesar Rp4,08 triliun.
"Lalu ada juga kerugian gara-gara global bond, negara harus bayar Rp 1 triliun per tahun, dua tahun orang itu keliling (tidak diperiksa), saya dengar dilindungi orang kuat, tapi ini Ketua DPR diburu-buru," ujarnya.
Politikus yang dipecat PKS ini menganggap, kasus e-KTP ini hanya perang opini yang dilontarkan oleh KPK. Lembaga itulah yang menurutnya membuat seolah-olah kasus e-KTP menjadi lebih gawat.
"KPK hebat menciptakan suasana seolah-olah gawat begitu, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) secara resmi udah mengatakan tidak ada (kerugian negara), jadi apa ini sebenarnya?" ujarnya.
Baca Juga: Ruhut ke Pengacara Setnov: Jangan Gadaikan Etika Demi Uang
