Suara.com - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Zainal Bintang ikut menghadiri pertemuan 31 pimpinan dewan perwakilan daerah tingkat provinsi dengan mantan ketua umum Golkar yang kini menjadi Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah 31 pimpinan DPD bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, di hari yang sama.
Zainal Bintang mengatakan inti pertemuan tersebut untuk menyamakan persepsi.
"Sesepuh dan sebagian DPD beranggapan situasi sedang genting memaksa karena ketua umum Novanto sedang dalam tahanan KPK dan gunakan rompi oranye (tersangka kasus dugaan korupsi. Artinya, bagi kami kader Golkar, rakyat, itu adalah kondisi atau keadaan yang sangat memalukan dan memilukan," kata Zainal kepada Suara.com.
Ketika ditanya apa kesimpulan dari pertemuan tersebut, Zainal mengatakan telah tercapai kesepakatan mengganti Novanto dari jabatan ketua umum.
"Kesimpulan pertemuan itu bahwa disepakati untuk mengganti ketum secepatnya. Tetapi untuk ganti ketum itu harus munaslub. Kalau munaslub harus 2 per 3 DPD tingkat 1 yang minta," kata dia.
Dua per tiga DPD tingkat satu berarti sekitar 24 DPD. Sementara yang kemarin ikut pertemuan dengan Jokowi dan Jusuf Kalla sebanyak 31 DPD.
"Nah kemarin 31 DPD. Berarti (munaslub) harga mati akan dilaksanakan di Jakarta 16-17 Desember," kata dia.
Pada 21 November 2017 atau di tengah rapat pleno di DPP Partai Golkar, muncul surat Novanto yang isinya meminta jangan ada pembahasan mengenai pemberhentian sementara atau permanen terhadap Novanto. Dalam surat itu, Novanto menunjuk pelaksana tugas ketua umum Idrus Marham, pelaksana sekjen Yahya Zaini dan Aziz Syamsuddin.
Surat Novanto itu dibuat dengan maksud agar Golkar menunda pergantian ketua umum sampai proses hukum terhadap kasus yang menjeratnya ada kepastian.
Zainal mengatakan hak Novanto untuk membuat surat. Tetapi Zainal menekankan masalah hukum yang melilit Novanto merupakan urusan dia.
"Itu surat Novanto tidak masalah. Sepuluh sampai dua puluh surat tidak masalah. Itu kasus pribadinya. Tapi tunggu dulu, apa urusan dengan Golkar. Praperadilan itu silakan, kita hargai," kata Zainal.
Yang tidak Zainal inginkan adalah jangan sampai beban hukum Novanto jadi beban organisasi.
Ketika ditanya kepastian penyelenggaraan munaslub pertengahan Desember lagi, Zainal menekankan itu tinggal pelaksanaan.
"Tinggal melaksanakan munaslub. Setelah ada kesepakatan pemegang hak suara 31 DPD tingkat satu, maka segera dibentuk panitia munasnya dan lainnya," kata dia.
Politikus Golkar Yorrys Raweyai mengatakan rencana penyelenggaraan munaslub tak terganggu oleh sidang praperadilan Novanto yang tengah berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan. Yorry berharap Novanto yang kini ditahan KPK segera diganti.
"Nggak ada urusan sama itu (gugatan praperadilan). Itu kan masalah pribadi dia bukan masalah Golkar," kata Yorrys.
Yorrys pernah dipecat Novanto dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar. Yorrys berharap munaslub diselenggarakan secepatnya.
"Iyalah (munaslub harus dilakukan) sebelum tanggal 15 (Desember 2017)," kata Yorrys.
Mengenai pertemuan sebagian pimpinan DPD Partai Golkar tingkat provinsi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut Yorrys, itu bagian dari dialog untuk meminta pandangan.
"Karena kan Golkar memberi dukungan ke beliau. Minta izin kepada Jokowi untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa ia ikhlas melepas Airlangga memimpin Golkar dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga. Dan mohon beliau bisa hadir dalam munaslub," katanya.
TERPOPULER
