Gempa 6,9 SR di Jawa Barat Selatan, 2.935 Rumah Rusak

Suara.com - Jumlah data kerusakan rumah dan bangunan terus bertambah setelah gempa bumi 6,9 SR di Jawa Barat bagian selatan, Jumat (15/12/2017) pukul 23:47 WIB. Sebanyak 2.935 rumah rusak.

Berdasarkan data sementara, Minggu (17/12/2017) pukul 14:30 WIB, dampak gempa menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, 25 orang luka ringan, 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan. Selain itu juga terdapat kerusakan 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit dan puskesmas.

“Sebanyak 200 orang mengungsi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Minggu sore.

Gempa tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan lainnya. Pendataan masih dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah.

Sementara korban meninggal akibat gempa itu di antaranya Dede Lutfi (60), warga Ciamis yang tertimpa bangunan, Masiah (55) warga Ciamis yang terkena serangan jantung, Aminah (80) warga Kota Pekalongan tertimpa bangunan roboh, dan Fatimah (34) warga Bantul yang jatuh saat gempa dan meninggal di rumah sakit. Korban meninggal telah dimakamkan.

“Pemerintah akan segera memberikan santunan duka cita,” kata Sutopo.

Daerah yang paling parah mengalami kerusakan terdapat di 4 daerah yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Daerah ini paling dekat dengan episentrum gempa sehingga intensitas gempa dirasakan V-VI MMI (sedang hingga kuat). Bupati/Walikota di keempat daerah ini telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan gempabumi sampai 22 Desember 2017.

Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.362 unit rumah rusak terdiri dari 192 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 1.094 rumah rusak ringan. Di Kabupaten Ciamis terdapat 759 rumah rusak yang terdiri 117 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang, dan 403 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Pangandaran terdapat 320 rumah rusak yang meliputi  60 rusak berat, 75 rusak sedang, dan 185 rusak ringan.

Sementara itu Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis. Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan pemukiman yang rusak, bantuan pendanaan, dan perbaikan kerusakan sarana prasarana umum.

Bantuan logistik dari BNPB akan diberikan kepada daerah yang telah menetapkan tanggap darurat. BNPB menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta kepada 4 daerah yang telah menetapkan tanggap darurat untuk operasional selama masa tanggap darurat. Untuk perbaikan pemukiman yang rusak akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid secara “by name by address” dan di-SK-kan oleh Kepala Daerah masing-masing. Langkah ini harus ditempuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta untuk menjamin terhadap kejelasan jumlah bantuan maupun siapa penerimanya.

“Aparat dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, SKPD, Tagana, PMI, relawan, NGO dan masyarakat masih melakukan penangnan darurat. Bantuan terus disalurkan. Bantuan mendesak yang diperlukan masyarakat saat ini adalah hunian sementara (huntara), tenda, relawan untuk membersihkan material bangunan yang rusak, permakanan, trauma healing, tukang, bahan material bangunan, dan lainnya,” tutup Sutopo.