Suara.com - Puluhan anak-anak muda Israel melakukan pembangkangan sipil terhadap kebijakan pemerintah zionis.
Para pemuda tersebut, secara tegas menolak bergabung dengan Israel Defence Force (IDF; militer Israel), Kamis (28/12/2017).
Mereka menolak bergabung dengan IDF karena kebijakan rasialis pemerintah terhadap warga Arab Israel maupun penjajahan atas tanah Palestina.
Dalam sebuah surat yang ditujukan ke pejabat-pejabat negara termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebanyak 63 warga Israel berusia wajib militer menuduh tentara dan pemerintah menerapkan "kebijakan rasis yang melanggar hak asasi manusia".
"Kami memutuskan tidak ingin ikut menjajah dan mempersekusi warga Palestina, yang memecah semua orang ke dua kubu yang berseberangan," bunyi surat itu, yang dimuat di surat kabar Yedioth Ahronoth edisi Kamis.
"Selama mereka terpaksa hidup di bawah penjajahan yang merebut hak asasi mereka, kedamaian tidak bisa dicapai," lanjut pernyataan itu.
Para penulis surat juga mengkritik blokade 10 tahun Israel di Jalur Gaza dan aktivitas pembangunan pemukiman di Tepi Barat, yang menurut mereka "memutuskan hubungan satu warga Palestina dengan yang lainnya".
Di bawah hukum Israel, wajib militer berlaku untuk semua penduduk, baik lelaki maupun perempuan. Mereka yang mangkir bisa menghadapi tuntutan hukum.
