Suara.com - Dewan Islam-Kristen Palestina di Yerusalem menegaskan, daerah bersejarah itu adalah tanah air sekaligus ibu kota abadi mereka.
Bapa Manuel Mosallam, anggota dewan tersebut, mendesak seluruh faksi perjuangan harus bersatu dan menginisiasi pembentukan tentara nasional Palestina untuk mempertahankan Yerusalem.
"Deklarasi Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah meruntuhkan upaya perdamaian. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan paling buruk," kata Bapa Manuel seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa (26/12/2017).
Ia menilai, pembangunan dua negara merdeka (Israel dan Palestina) sudah tak lagi relevan dalam situasi kekinian.
Apalagi, kata dia, AS yang menjadi mediator dan menawarkan solusi dua negara itu sudah jelas-jelas memihak Israel.
"Rakyat Palestina tak lagi memercayai solusi yang diberikan dunia Barat. Rakyat kekinian hanya memercayai senjata, perlawanan, dan darah yang mengucur untuk kemerdekaan," tegasnya.
Karenanya, nasib seluruh wilayah dan rakyat Palestina harus dikembalikan kepada warga sendiri.
"Keputusan ada di tangan rakyat Palestina sendiri. Satu-satunya solusi adalah melakukan perlawanan dan pembangkangan sipil. Karenanya, kita perlu tentara nasional untuk mendukung perjuangan rakyat," ungkapnya.
Baca Juga: Barisan Jenderal Mau Ikut Pilkada, LIPI: Politik Lahan Menarik
Untuk diketahui, konflik Israel-Palestina kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump mendeklarasikan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017.
Deklarasi itu direspons oleh gelombang aksi protes warga Palestina, yang tak jarang berujung bentrokan berdarah dengan militer Israel.
PBB, Kamis (21/12) pekan lalu sudah mengeluarkan resolusi agar AS mencabut deklarasi itu dan tak memindahkan kantor kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Namun, resolusi yang didukung 128 negara anggota PBB itu tampaknya tak dipedulikan oleh AS. Negeri 'Pakde Sam' itu justru berencana memotong dana bantuan untuk PBB sampai Rp3,8 triliun.
AS juga mengancam memotong maupun memberhentikan aliran dana bantuan kepada negara-negara yang menolak mendukung deklarasinya.
