Dewan Islam-Kristen Yerusalem Desak Bikin Tentara Palestina

Reza Gunadha | Suara.com

Rabu, 27 Desember 2017 | 13:47 WIB
Dewan Islam-Kristen Yerusalem Desak Bikin Tentara Palestina
Umat Muslim Palestina berdemonstrasi di depan Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada Jumat 15 Desember kemarin. [AFP/Ahmad Gharabli]

Suara.com - Dewan Islam-Kristen Palestina di Yerusalem menegaskan, daerah bersejarah itu adalah tanah air sekaligus ibu kota abadi mereka.

Bapa Manuel Mosallam, anggota dewan tersebut, mendesak seluruh faksi perjuangan harus bersatu dan menginisiasi pembentukan tentara nasional Palestina untuk mempertahankan Yerusalem.

"Deklarasi Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah meruntuhkan upaya perdamaian. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan paling buruk," kata Bapa Manuel seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa (26/12/2017).

Ia menilai, pembangunan dua negara merdeka (Israel dan Palestina) sudah tak lagi relevan dalam situasi kekinian.

Apalagi, kata dia, AS yang menjadi mediator dan menawarkan solusi dua negara itu sudah jelas-jelas memihak Israel.

"Rakyat Palestina tak lagi memercayai solusi yang diberikan dunia Barat. Rakyat kekinian hanya memercayai senjata, perlawanan, dan darah yang mengucur untuk kemerdekaan," tegasnya.

Karenanya, nasib seluruh wilayah dan rakyat Palestina harus dikembalikan kepada warga sendiri.

"Keputusan ada di tangan rakyat Palestina sendiri. Satu-satunya solusi adalah melakukan perlawanan dan pembangkangan sipil. Karenanya, kita perlu tentara nasional untuk mendukung perjuangan rakyat," ungkapnya.

Untuk diketahui, konflik Israel-Palestina kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump mendeklarasikan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017.

Deklarasi itu direspons oleh gelombang aksi protes warga Palestina, yang tak jarang berujung bentrokan berdarah dengan militer Israel.

PBB, Kamis (21/12) pekan lalu sudah mengeluarkan resolusi agar AS mencabut deklarasi itu dan tak memindahkan kantor kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Namun, resolusi yang didukung 128 negara anggota PBB itu tampaknya tak dipedulikan oleh AS. Negeri 'Pakde Sam' itu justru berencana memotong dana bantuan untuk PBB sampai Rp3,8 triliun.

AS juga mengancam memotong maupun memberhentikan aliran dana bantuan kepada negara-negara yang menolak mendukung deklarasinya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dubes AS: Jangan Sebut Tepi Barat 'Wilayah Pendudukan' Israel

Dubes AS: Jangan Sebut Tepi Barat 'Wilayah Pendudukan' Israel

News | Rabu, 27 Desember 2017 | 12:59 WIB

Arab Saudi Tak Beri Visa Pecatur Israel Ikuti Turnamen di Riyadh

Arab Saudi Tak Beri Visa Pecatur Israel Ikuti Turnamen di Riyadh

News | Rabu, 27 Desember 2017 | 07:49 WIB

Indonesia Kecam Rencana Guatemala Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Indonesia Kecam Rencana Guatemala Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

News | Rabu, 27 Desember 2017 | 04:47 WIB

Ahmadiyah Indonesia: Yerusalem Harus Jadi Ibu Kota Setiap Agama

Ahmadiyah Indonesia: Yerusalem Harus Jadi Ibu Kota Setiap Agama

News | Selasa, 26 Desember 2017 | 18:59 WIB

Israel Bikin Undang-Undang agar Bisa Hukum Mati Warga Palestina

Israel Bikin Undang-Undang agar Bisa Hukum Mati Warga Palestina

News | Selasa, 26 Desember 2017 | 16:44 WIB

Terkini

Wamensos Agus Jabo Dorong Pringsewu Cari Lahan Sekolah Rakyat

Wamensos Agus Jabo Dorong Pringsewu Cari Lahan Sekolah Rakyat

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 08:34 WIB

Muncul Isu Pocong Palsu di Banten, Polisi Siaga Antisipasi Modus Kejahatan

Muncul Isu Pocong Palsu di Banten, Polisi Siaga Antisipasi Modus Kejahatan

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 08:07 WIB

MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan Wajib! Parpol Melanggar Siap-siap Digugurkan dari Pemilu

MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan Wajib! Parpol Melanggar Siap-siap Digugurkan dari Pemilu

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 08:00 WIB

Tiap Dapur SPPG Wajib Layani Minimal 300 Ibu dan Balita, Melanggar? Insentif Rp6 Juta Melayang!

Tiap Dapur SPPG Wajib Layani Minimal 300 Ibu dan Balita, Melanggar? Insentif Rp6 Juta Melayang!

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 07:13 WIB

Dari Video Viral ke Laporan Polisi: Mengapa Konflik GRIB Jaya dan Ahmad Bahar Terus Membesar?

Dari Video Viral ke Laporan Polisi: Mengapa Konflik GRIB Jaya dan Ahmad Bahar Terus Membesar?

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 07:00 WIB

Polemik TNI Keluar Barak Buru Begal: Solusi Keamanan Darurat atau Benturan Tupoksi Militer?

Polemik TNI Keluar Barak Buru Begal: Solusi Keamanan Darurat atau Benturan Tupoksi Militer?

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 06:55 WIB

Siasat Busuk Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Bela Mafia CPO Terbongkar, Kini Resmi Masuk Bui!

Siasat Busuk Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Bela Mafia CPO Terbongkar, Kini Resmi Masuk Bui!

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 00:55 WIB

Mendagri Pastikan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan, Anggaran Rp100,1 Triliun Disiapkan

Mendagri Pastikan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan, Anggaran Rp100,1 Triliun Disiapkan

News | Senin, 25 Mei 2026 | 22:14 WIB

Renduk Pemulihan Pascabencana Himpun 11.512 Kegiatan, Ini Skala Prioritasnya

Renduk Pemulihan Pascabencana Himpun 11.512 Kegiatan, Ini Skala Prioritasnya

News | Senin, 25 Mei 2026 | 22:04 WIB

Standardisasi Kemasan Rokok, Kebijakan Kesehatan atau Ancaman Ekonomi Rakyat?

Standardisasi Kemasan Rokok, Kebijakan Kesehatan atau Ancaman Ekonomi Rakyat?

News | Senin, 25 Mei 2026 | 21:33 WIB