REGIONAL:
Suara.com - Partai Likud, partai politik yang berkuasa di Israel, menyetujui dokumen proposal pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk menganeksasi tanah Palestina di Tepi Barat.
Tanah yang hendak diklaim dan disahkan sebagai teritori Israel itu, kekinian sudah dibangun ribuan rumah-rumah warga mereka secara ilegal.
Proposal tersebut, seperti dilansir Middle East Monitor, Senin (1/1/2018), menjadi dasar PM Netanyahu untuk menganeksasi dan mengesahkan legalitas pembangunan perumahan Israel di Tepi Barat.
Setelah disetujui Partai Likud, proposal itu akan diajukan ke Knesset, parlemen Israel, dan bakal dibahas dalam tiga sesi persidangan sebelum disetujui.
Kelak kalau proposal itu jadi disahkan, maka Israel diyakini akan mengebut proyek pembangunan perumahan warga di wilayah Tepi Barat. Mereka menargetkan ada jutaan rumah baru untuk warga Israel.
Lembaga Riset Tanah Palestina (LRC) mengungkapkan, Israel merampas sekitar 2.500 hektar tanah milik Palestina, menghancurkan 500 bangunan, dan mendirikan delapan pemukiman Yahudi sepanjang 2017.
Laporan mereka menunjukkan Israel merampas tanah Palestina dengan "tujuan militer" dan "berniat membangun pemukiman Yahudi" di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
LRC juga mencatat sebanyak 900 insiden kekerasan dan serangan oleh pasukan Israel di wilayah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.
- Dari Ancol, Band Kotak Terbang ke Jepang
Baca Juga
Menurut badan-badan hukum Israel dan Palestina, aktivitas pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur meningkat tiga kali lipat pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.
Organisasi Peace Now juga mengatakan, pemerintah Israel menyetujui pembangunan 1.982 rumah pada 2015; 2.629 rumah pada 2016; dan, pada 2017 sebanyak 6.500 rumah.
Menteri Fasilitas Umum dan Perumahan Israel, Yoav Galant, pada 24 Desember lalu mengumumkan rencana pembangunan 300.000 rumah baru di Yerusalem Timur dengan nama proyek "perumahan di tanah Yerusalem yang bersatu, ibu kota Israel".
Aktivitas pembangunan perumahan Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem itu, dianggap menjadi salah satu rintangan terbesar yang menghalangi proses perdamaian Israel-Palestina.
Perundingan perdamaian antara kedua belah pihak itu terhenti pada April 2014.
Di bawah kepemimpinan PM Bejamin Netanyahu, pemerintah Israel menggenjot pembangunan pemukiman Yahudi di kawasan yang diperebutkan Israel dan Palestina.
TERPOPULER
