Infografis
Wakil Ketua DPR Fraksi Demokrat Agus Hermanto keberatan kalau penambahan kursi pimpinan dewan jumlahnya lebih dari satu.
"Kalau saya lihat, kalau nambahnya satu kursi barang kali masih dilihat spacenya. Kelayakannya ya masih mungkin, bisa layak. Tapi kalau itu nambah dua atau tiga, ya rasanya menjadi kurang available," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/1/ 2018).
Agus mengatakan awal mula wacana penambahan kursi pimpinan DPR karena pertimbangan buat PDI Perjuangan yang tidak mendapat jatah kursi di level pimpinan, padahal partai ini pemenang pemilu 2014.
"Namun di tengah perjalanannya ini menjadi sedikit agak pudar karena ada yang minta lebih dari satu kursi. Sehingga perlu difokuskan kembali," ujar Agus.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengaku bingung apa jadinya kalau semua fraksi dapat jatah kursi pimpinan Parlemen.
Agus berharap persoalan ini dibahas kembali di antara semua fraksi agar revisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang direncanakan untuk dilakukan revisi bisa fokus.
"Kalau kita lihat, kalau menambah lebih dari satu kursi nanti sperti apa tuh. Namanya pimpinan kok teralu banyak," kata Agus.
"Sudah saatnya ini difokuskan dulu. Sehingga nanti setelah semua fokus dibicarakan dalam Pansus UU MD3, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Agus.
Pada Rabu (27/12/2017), lalu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan semua fraksi di Parlemen menyepakati penambahan jumlah kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan.
"Sudah bulat fraksi-fraksi setuju itu adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR, untuk PDIP saja," kara Arsul.
Badan Legislasi DPR akan segera merevisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD pada masa sidang yang akan datang.
Menurut Arsul kebijakan tersebut hanya berlaku untuk PDI Perjuangan. Jika ada partai lain yang belum dapat jatah kursi pimpinan dan meminta hak yang sama, kemungkinan besar akan ditolak oleh fraksi-fraksi lain.
"Yang bulat adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat. Bahkan kecenderungan mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.
Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menambahkan fraksinya konsisten mendorong penambahan satu kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan. Hal itu sudah diusulkan sejak dulu oleh Fraksi Golkar.
"Kalau saya lihat, kalau nambahnya satu kursi barang kali masih dilihat spacenya. Kelayakannya ya masih mungkin, bisa layak. Tapi kalau itu nambah dua atau tiga, ya rasanya menjadi kurang available," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/1/ 2018).
Agus mengatakan awal mula wacana penambahan kursi pimpinan DPR karena pertimbangan buat PDI Perjuangan yang tidak mendapat jatah kursi di level pimpinan, padahal partai ini pemenang pemilu 2014.
"Namun di tengah perjalanannya ini menjadi sedikit agak pudar karena ada yang minta lebih dari satu kursi. Sehingga perlu difokuskan kembali," ujar Agus.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengaku bingung apa jadinya kalau semua fraksi dapat jatah kursi pimpinan Parlemen.
Agus berharap persoalan ini dibahas kembali di antara semua fraksi agar revisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang direncanakan untuk dilakukan revisi bisa fokus.
"Kalau kita lihat, kalau menambah lebih dari satu kursi nanti sperti apa tuh. Namanya pimpinan kok teralu banyak," kata Agus.
"Sudah saatnya ini difokuskan dulu. Sehingga nanti setelah semua fokus dibicarakan dalam Pansus UU MD3, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Agus.
Pada Rabu (27/12/2017), lalu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan semua fraksi di Parlemen menyepakati penambahan jumlah kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan.
"Sudah bulat fraksi-fraksi setuju itu adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR, untuk PDIP saja," kara Arsul.
Badan Legislasi DPR akan segera merevisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD pada masa sidang yang akan datang.
Menurut Arsul kebijakan tersebut hanya berlaku untuk PDI Perjuangan. Jika ada partai lain yang belum dapat jatah kursi pimpinan dan meminta hak yang sama, kemungkinan besar akan ditolak oleh fraksi-fraksi lain.
"Yang bulat adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat. Bahkan kecenderungan mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.
Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menambahkan fraksinya konsisten mendorong penambahan satu kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan. Hal itu sudah diusulkan sejak dulu oleh Fraksi Golkar.
"Segala sesuatu kalau sudah diusulkan harus ditindaklanjuti. Golkar konsisten dorong penambahan pimpinan DPR. Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang Pemilu, yaitu PDIP," tutur Firman.
Golkar juga usulkan penambahan kursi wakil ketua MPR.
"Golkar usulkan Wakil Ketua MPR RI tambah satu, maksimal tambah dua. Jika tambah dua, satu untuk PDIP dan satu belum tahu siapa yang akan dapat," kata Firman.
Golkar juga usulkan penambahan kursi wakil ketua MPR.
"Golkar usulkan Wakil Ketua MPR RI tambah satu, maksimal tambah dua. Jika tambah dua, satu untuk PDIP dan satu belum tahu siapa yang akan dapat," kata Firman.
