Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat jangan memilih calon kepala daerah yang membagi-bagikan uang untuk mendapatkan dukungan.
"Saya ajak masyarakat Indonesia agar jangan terjebak dengan janji uang dari para calon atau kandidat. Saya katakan kalau kandidat mau bayar per pemilih atau suara, itu bukan yang baik, dia nggak bisa jual ide program ke masyarakat. Jangan pilih kandidat yang mau membayar," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).
KPK mencermati pilkada serentak yang akan berlangsung tahun ini. Lembaga antirasuah bekerjasama dengan Polri dan penyelenggara pemilu.
"Selama proses politik uang dan mahar politik penuhi unsur korupsi, pasti KPK bisa," katanya.
"KPK ada satgas khusus untuk menukar informasi antara Polri dengan KPK. Kalau Polri temukan sesuatu setelah diteliti ada korupsi, dilakukan penyelenggara negara atau org yang mewakili, berdasarkan keputusan rapat diserahkan ke KPK."
Kalau ada pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pidana pilkada, tapi bukan korupsi bisa disampaikan langsung ke Polri, diselesaikan mekanisme berlaku pidana pemilu.
Syarif mengatakan KPK terus mengingatkan orang yang maju dalam pilkada dan tim sukses yang membiayainya. Sebab, dukungan saat pilkada akan dibalas dengan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat umum.
"Khusus pilkada sengaja kami sampaikan, terus terang bahwa memang kalau tim sukses atau tim biayai program kampanye pilkada, biasanya dibalas dengan kemudahan dapat proyek APBD di situ, dibalas pemberian beberapa izin di sana," katanya.
