Suara.com - Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat atau Organda menilai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sudah bagus.
Peraturan itu dianggap telah mewadahi kepentingan konsumen, penyedia jasa angkutan termasuk pengemudi.
"Dalam sistem transportasi perlu keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan (supply and demand) sangat penting. Bukan hanya kepentingan konsumen, tetapi juga penyedia jasa termasuk pengemudi," kata Ateng Aryono, Sekjen Organda kepada wartawan di Resto D'cost, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).
Jika wilayah operasi dan jumlah kendaraan yang beroperasi tidak dibatasi, maka akan terjadi over supply dengan banyak angkutan. Sehingga akan menambah beban jalan yang memperparah kemacetan, khususnya di Ibu Kota.
"Efeknya penghasilan pengemudi juga akan menurun apabila terlalu banyak angkutan umum yang beroperasi. Makanya wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan sewa online yang ditetapkan Direktur Jenderal/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai kewenangan," ujar dia.
DPP Organda menegaskan perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat menyediakan layanan pemesanan sebagaimana sudah berjalan saat ini. Namun perusahaan aplikasi seperti GoCar, Grab dan Uber dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
Hal-hal yang dilarang antara lain, memberikan layanan akses aplikasi ke perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kemudian tidak memberikan layanan aplikasi ke perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.
"Tidak memberikan layanan aplikasi kepada perorangan, merekrut pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah. Dengan kata lain aturan angkutan sewa online dalam Permenhub 108 tahun 2017 sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi, justru sebaliknya mengakomodir angkutan sewa online agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi," kata dia.
Selain itu, pihaknya juga menyambut baik upaya pemerintah terkait pengaturan tarif atas atas untuk melindungi konsumen agar tidak ada penaikkan tarif sewenang-wenang di waktu tertentu. Terutama di saat jam sibuk di mana permintaan sangat tinggi.
Baca Juga: Organda Dukung Pemerintah Terapkan Permenhub 108 ke Taksi Online
Sedangkan pengaturan tarif batas bawah perlu ditetapkan untuk melindungi pengemudi dan agar tidak terjadi perang tarif/banting harga yang dapat menjatuhkan usaha pesaing.
"Jadi pengaturan tarif ini semata-mata demi melindungi kepentingan masyarakat," ujar dia.
