REGIONAL:
Suara.com - Sebuah video yang memperlihatkan Bupati Tolitoli Saleh Bantilan, nyaris adu jotos bersama Wakilnya, Abdul Rahman, viral di jagad media sosial. Kejadian tersebut terjadi saat acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional pengawas dan kepala sekolah di gedung Wanita Tolitoli, Sulawesi Tengah, Rabu (31/1/2018).
Berdasarkan video beredar, pertikaian dipicu lantaran kekesalan Abdul Rahman kepada Saleh yang tidak melibatkan dirinya pada acara pelantikan. Sebab itu, ia menendang meja di depannya sambil menyampaikan kekesalan di hadapan semua hadirin sambil teriak-teriak.
Abdul Rahman mengaku marah dan siap untuk dibawa ke ranah hukum atas apa yang dilakukannya.
“Saya akan pertanggungjawabkan secara hukum, moral dan politik atas apa yang telah saya lakukan. Kalau soal hukum saya akan ikuti saja. Itu haknya Saleh Bantilan melaporkan. Kalau untuk kepentingan rakyat dan perbaikan di Tolitoli, tak perlu takut,” kata Abdul Rahman melalui siaran tertulis, Jumat (2/2/2018).
Menurut Abdul Rahman, kemarahan dirinya pada acara pelantikan bukan sebatas persoalan pribadi, melainkan lebih kepada sikap protes dan upaya mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis dan akuntabel.
Selain itu, ia juga berharap adanya penghormatan pada pilihan rakyat agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara berkesinambungan.
"Selama ini, Bupati sering acuh dengan keluhan dan aspirasi yang disampaikan Masyarakat Tolitoli. Sehingga sepanjang itu pula dirinya menjadi sasaran kritik dan mendapat pertanyaan sikap maupun keberadaan Bupati Tolitoli terhadap permasalahan yang ada di daerah," ujarnya.
Menurut dia, mayoritas masyarakat di Tolitoli mengetahui bahwa selama ini Bupati Saleh sering meninggalkan daerah untuk mengurus proyek dan mendapatkan investor dari luar negeri.
"Tetapi hal itu bertolak belakang dengan apa yang didapatkan daerah. Karena faktanya, program dan anggaran yang didapatkan memang merupakan anggaran rutin dari pemerintah pusat. Tidak ada hasil dari perjalanan Bupati yang sering meninggalkan daerah," tutur Abdul Rahman.
Dia juga mengaku, dikala Bupati meninggalkan daerah, maka semua tugas pemerintahan menjadi tanggungjawabnya, seperti misalnya mengkoordinasikan para perangkat daerah, memantau kinerja aparatur sipil negara hingga mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Jadi, lanjutnya, menjadi hal yang wajar apabila dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan daerah karena dia merasa lebih mengetahui kebutuhan dan fakta di lapangan ketimbang Bupati.
“Itu aturan menurut undang-undang yang mengatur secara atributif tugas saya selaku Wakil Bupati yang dipilih bersama-sama dalam Pemilu. Jika Bupati tak menghargai, sewenang-wenang, wajar saja jika saya marah. Sebab kepemimpinan daerah harus demokratis dan aspiratif. Kita sama-sama dipilih dan mendapat amanah dari masyarakat Tolitoli” kata Abdul Rahman.
Dia berharap ke depannya, roda pemerintahan di Tolitoli berjalan sesuai aturan dan etika politik. Bupati dan Wakil Bupati merupakan jabatan political appointee. Ia juga meminta pemerintah pusat dapat menggali secara objektif permasalahan yang ada di daerah.
“Saya akan terus terbuka, siap dimediasi dan siap bekerjasama untuk mendapatkan solusi terbaik. Selain itu, saya akan menjalankan kewajiban saya, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas bersama Bupati hingga akhir masa jabatan," tutur Abdul Rahman.
"Hal lainnya mengenai apa yang terjadi ke depan, semua jadi rahasia Allah SWT. Saya hanya berdoa dan akan berkata sejujurnya untuk kepentingan masyarakat” pungkasnya.
TERPOPULER
